Kebijakan kontroversial Luhut sejak duduk jadi Menko Maritim

Merdeka.com - Pada Juli lalu, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jilid II. Ada sembilan nama baru yang masuk ke dalam kabinet, dan empat menteri yang digeser ke pos baru.

Kebanyakan pergantian menteri terjadi di sektor ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser jadi Menteri PPN/Bappenas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggeser Ignasius Jonan yang didepak Jokowi.

Kemudian, Menteri Perindustrian Enggartiasto Lukita menggantikan Saleh Husin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menduduki pos baru menggantikan Rizal Ramli yang juga dipecat Jokowi.

Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menggantikan Yuddy Chrisnandi yang dicopot Jokowi. Menteri-menteri baru ini langsung diminta untuk genjot kinerja.

"Saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja cepat, efektif, bekerja dalam tim solid dan saling dukung sehingga hasilnya nyata dalam waktu secepatnya," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan menduduki Menko Maritim bukan tanpa alasan. "Jadi saya jawab sebagai tentara: siap laksanakan. Dan saya siap dengan keputusan saya" kata Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/7) malam.

Luhut mengakui tidak berpikir negatif lantaran digeser kursinya dan harus mengemban jabatan sebagai Menko Kemaritiman. "Ya paling tidak rating bilang politik dan keamanan cukup baik," ungkapnya.

"Ya kemudian presiden berpikir saya ngerti ekonominya dikit-dikit. Saya bersyukur bisa ngerti. Untuk mempercepat mendukung ibu Sri Mulyani dan yang lain," katanya.

Selama dua bulan menjabat Menko Maritim, Luhut malah membuat kebijakan-kebijakan kontroversial. Apa saja? (mdk/sau)