Kebijakan Pelarangan Mudik Berpotensi Menghantam Ekonomi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo resmi melarang mudik bagi masyarakatnya untuk menekan angka penyebaran virus Corona. Kebijakan ini menuai beragam reaksi termasuk bagaimana dampaknya pada ekonomi Indonesia yang saat ini juga sedang tertatih melawan Corona.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, kebijakan pelarangan mudik berpotensi menurunkan ekonomi nasional karena tradisi yang dilakukan tiap tahun ini biasanya menjadi ladang pertumbuhan konsumsi masyarakat. Namun, inilah cara yang harus ditempuh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus.

"Mudik ini biasanya jadi amunisi pertumbuhan ekonomi, mobilitas orang akan diikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tapi sekarang kan fokus kita ke Covid-19, kalau kondusif, mudah-mudahan Mei bisa selesai," kata Enny dalam diskusi daring, Rabu (22/4).

Di sisi lain, potensi masyarakat untuk melakukan mudik saat ini menurun drastis. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, pegawai negeri sudah dilarang mudik dan libur hari raya Idul Fitrinya sudah direlokasi ke waktu yang lain, kemudian para pekerja sektor informal pun sudah curi start melakukan mudik terlebih dahulu sebelum aturan pemerintah dikeluarkan.

Ditambah lagi, transportasi umum mengalami pembatasan operasional dan kapasitas penumpang, membuat masyarakat mengurungkan niat untuk mudik.

Untuk saat ini fokus pemerintah harus benar-benar tertuju pada pembatasan pergerakan manusia untuk bepergian, karena di situlah masalah utamanya. Jika kebijakan ini tidak segera diperketat, maka ditakutkan pandemi ini tidak akan berakhir meskipun sudah melewati bulan Mei atau Juni, seperti yang diprediksi.

"Kalau pemerintah tidak fokus, ambigu, khawatir kita, Mei-Juni saja tidak akan selesai, kalau tidak selesai tidak ada yang bisa bertahan hidup tanpa penghasilan untuk 2-3 bulan ke depannya," kata Enny.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com