Kebijakan pemerintah kerap diprotes, ini jawaban Sri Mulyani

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menampar keras berbagai pihak-pihak yang hanya bisa berkomentar pedas terhadap berbagai kebijakan perekonomian di Indonesia. Menurutnya, berbagai tudingan atau permasalahan yang kerap ditimbulkan tersebut sangatlah tidak mendasar.

"Perekonomian Indonesia biasanya sangat mudah dan banyak sekali ahli orang yang membuat dan mengidentifikasikan masalah. Itu ahlinya banyak. Membuat masalahnya ini, masalahnya begitu, dan Indonesia belom begini, Indonesia belum begitu," jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Peningkatan Ekspor di Kantornya, Jakarta, Senin (24/9).

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan secara signifikan pernyataan tersebut dilontarkan untuk siapa. Terlebih dirinya menghargai apabila ada beberapa kritikan mengenai persoalan yang menyangkut perkembangan ekonomi Indonesia. Sehingga secara bersama-sama hal itu dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama.

"Dan bahkan beberapa waktu lalu ada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang datang ke sini mereka mengekspresikan berbagai persoalan dan berbagai rekomendasi. Mengenai masalah perekonomian Indonesia saya mengharagai semuanya," kata Sri Mulyani.

Sebagai catatan, beberapa waktu lalu utang Indonesia memang terus menjadi bahan kritikan banyak pihak. Kemudian tak kalah penting kondisi perekonomian saat ini juga tengah mengalami defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Sebagai indivasi, CAD saat ini sudah mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2018 tercatat sebesar USD 8 miliar.

Menyoal utang pun, Pemerintah Jokowi-JK juga sempat mendapat kritikan. Salah satunya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa pembayaran utang pemerintah tidak wajar.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa klaim rasio utang sekitar tiga persen adalah aman. Ini karena membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar.

"Itu setara tujuh kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, enam kali anggaran kesehatan," kata dia, dalam sidang tahunan MPR.