Follow
Kebijakan pemutihan utang Rp 3,2 T jadi berkah buat PDAM
Merdeka.com - Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan utang kepada 114 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp 3,2 triliun pada 12 Januari 2016. Kebijakan ini memberikan dampak positif bagi seluruh pengusaha air minum daerah.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Rudie Kusmayadi mengaku sudah lebih dari satu dasawarsa memperjuangkan penghapusan utang non pokok ini. Namun, ternyata langkah yang diambil pemerintah melebihi harapan, yakni menyelesaikan seluruh utang PDAM (pokok dan non pokok) dengan cara Debt to Equity Swap atau mengubah utang PDAM (utang pemerintah daerah ke pemerintah pusat) menjadi penyertaan modal dari pemerintah daerah (pemda) ke PDAM.
"Dengan kebijakan ini di awal 2016 bisa jadi tercatat sebagai bagian dari sejarah, terkhusus bagi sejumlah PDAM yang utangnya bakal dihapus pemerintah pusat. Ini jadi momentum terbangunnya kembali optimisme para kami tukang ledeng," ujar dia di Hotel Grandika, Jakarta, Jumat (22/1).
-
Bagaimana cara melunasi utang secara efektif? Meskipun bisa memberikan kenyamanan dalam jangka pendek, utang semacam ini bisa menjadi beban finansial yang berat dalam jangka panjang. Untuk menghindari akumulasi utang yang berlebihan, segeralah melunasi utang yang ada dan jika memungkinkan, menghindari terperangkap dalam siklus utang yang berkelanjutan.
-
Siapa yang terlibat dalam penyelesaian isu air di Indonesia? Kerjasama Pemerintah dan PBB Dalam Konservasi dan Manajemen Air di Indonesia dan Pengadaan World Water Forum
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk atasi dampak ekonomi global? Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina secara intens terus memantau perkembangan terkini dan dampak memanasnya geopolitik terhadap rantai pasok energi global. Nicke menyebut fluktuasi minyak dunia akan kian dinamis pasca meningkatnya ketegangan yang terjadi di timur tengah.'Kita akan terus meningkatkan upaya mitigasi risiko untuk mengurangi potensi dampak dari dinamika situasi ekonomi dan geopolitik, termasuk pegendalian biaya, pemilihan komposisi crude yang optimal, pengelolaan inventory yang efektif, peningkatan produksi high-yield products dan efisiensi di semua lini operasional,' ujar Nicke.
-
Bagaimana PADMA membantu proses refuelling Pertamina? Sebelumnya kegiatan operasional refuelling dilakukan manual, mulai dari penjadwalan, alokasi sumberdaya, refuelling avtur, penyelesaian tiket, transaksi data secara otomatis kedalam sistem hingga invoicing kepada customer, jadi meminimalisir adanya potensi human error atau kesalahan pada pengguna.
Dia menegaskan, optimisme ini timbul mengingat PDAM sebagai ujung tombak pelayanan di sektor air minum perpipaan yang diamanatkan segudang target dari pemerintah pusat. Target tersebut tercantum dalam RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya atau dikenal dengan target 100-0-100 yakni 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak yang harus dicapai pada 2019.
"Padahal, menurut catatan Kementerian PUPR, saat capaian akses air minum baru mencapai 67 persen, akses sanitasi layak 60 persen dan menyisakan 12 persen kawasan permukiman penuh," pungkas dia.{mercquote} (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nilai pelunasan pada 2024 sesuai dengan sisa surat utang yang masih beredar usai beberapa aksi korporasi, yang dilakukan manajemen.
Baca Selengkapnya
Perusahaan plat merah itu juga telah membayar pokok utang berbunga sebesar Rp11,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Pengalihan PMN ini dilakukan dalam proses restrukturisasi keuangan Waskita.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
ITDC berharap proses pencairan PMN ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Menurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca Selengkapnya
Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Baca Selengkapnya
Menkuop UKM Teten Masduki menegaskan, penghapus tagihan macet ini untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan memberikan keringanan utang kepada 2.821 debitur.
Baca Selengkapnya
Konsolidasi Waskita Karya dan Hutama Karya membuat mereka tidak lagi saling berebut proyek.
Baca Selengkapnya
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya