Follow
Kebijakan Tersulit bagi JK Selama Menjabat Jadi Wapres
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan keputusan tersulit dalam menentukan kebijakan saat menjabat yaitu menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dia mengatakan, walaupun tidak menentukan dan meneken kebijakan tetapi hal tersebut membuat banyak perdebatan.
"Salah satu katakanlah ketegangan yang terjadi kalau mau menaikkan harga BBM, ya terpaksa, kadang-kadang, karna tentu Wapres tidak punya hak tanda tangan," kata JK dalam acara Kadin Talk di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (31/1).
Dia menjelaskan jika pemerintah menaikan harga BBM akan menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat dan akan terjadi demo. Tetapi dengan menggunakan jalan sebuah pengusaha, pemerintah dapat menaikan BBM saat itu hingga 126 persen.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM? Dia menambahkan komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut. 'Kalau keduanya bergerak naik (nilai tukar dan ICP), maka mempercepat penyesuaian harga BBM,' kata Tauhid.
-
Kenapa Jusuf Kalla heran dengan penetapan pidana dalam kesalahan strategi bisnis? 'Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas,' kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kenapa Pertamina naikkan harga BBM? Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang mengacu pada formula harga yang terbaru.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM non subsidi? Harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Kenapa Jusuf Kalla menganggap harga alutsista bekas terlalu mahal? Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,' JK menilai yang dipermasalahkan ketika debat Pilpres 2024 terkait alutsista bekas karena harganya yang terlalu tinggi untuk mendapatkan pesawat berusia 25 tahun. Padahal harga tersebut, kata JK, sangat tidak layak mengingat teknologi yang didapatkan juga telah tertinggal jauh.
-
Siapa yang menginstruksikan kenaikan harga BBM di tahun 1965? Ibnu Sutowo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (persero) dalam buku autobiografinya, mengaku mendapatkan instruksi dari Wakil Perdana Menteri III yang merangkap Menko Kompartemen Pembangunan, Chaerul Saleh, untuk menandatangani sebuah perintah menaikkan harga bensin dari Rp4 menjadi Rp250 per liter.
"Selalu saya katakan, dengan cara berpikir pengusahalah, bagaimana mengakali sesuatu contohnya pernah kita naikkan BBM 126 persen, kita hitung-hitung pokoknya kita lakukan 2 hari sebelum bulan puasa, jadi begitu diumumkan ,menurut saya puasa, siapa mau demo bulan puasa, haus, dan juga orang sibuk macem macem beribadah," kata JK.
Dia mengatakan tidak ada kebijakan yang rumit. Sebab kebijakan tersebut sudah dilakukan dengan penuh perhitungan yang matang. "Jadi kita ambil yang terbaik saja dengan perhitungan," kata JK.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Selengkapnya
Menurut Jusuf Kalla, tidak semua orang bisa blusukan seperti Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya
Ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi.
Baca Selengkapnya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya
Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Tidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan oleh JK ketika jadi saksi meringankan meringankan Karen dalam perkara korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair tahun 2011-2021
Baca Selengkapnya