Kebutuhan rumah per tahun mencapai 1 juta unit

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah per tahun guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada 2015 kelangkaan kepemilikan rumah (back log) mencapai 13,5 Juta unit. Sementara kebutuhan rumah per tahun mencapai 800.000-1.000.000 unit.

"Dari data yang ada, backlog mencapai angka 13,5 juta unit pada 2015 dan kebutuhan perumahan per tahun mencapai 800.000 hingga 1 juta unit. Dengan tingkat penduduk rata-rata nasional mencapai 1,49 persen per tahun, backlog pertumbuhan semakin tinggi dari waktu ke waktu," ujar Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Indrajati, di kantornya, Jakarta, Kamis (28/9).

Diah melanjutkan, permasalahan perumahan akan diselesaikan melalui program penyediaan hunian layak (sewa/huni) dengan target 2,2 juta, penanganan rumah tidak layak huni dengan target 1,5 juta, dan pengentasan lawasan kumuh untuk mencapai kota tanpa kumuh dengan target 38.431 hektar.

"Namun demikian, perlu menjadi perhatian kita semua bahwa bidang perumahan hanya mendapatkan alokasi APBN maupun APBD kurang dari satu persen sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian serius Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka memenuhi target penyelesaian permasalahan perumahan," jelasnya.

Dia menegaskan, pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan untuk mendukung Program Nasional Sejuta Rumah, salah satunya terkait komponen pembangunan perumahan bagi MBR antara lain untuk nelayan, PNS, TNI, POLRI, dan masyarakat umum.

Namun, secara umum realisasi program sejuta rumah belum cukup menggembirakan dikarenakan beberapa hal di antaranya aspek perizinan, penyediaan lahan, atau ketersediaan anggaran atau skema pembiayaan.

"Guna mengakselerasi Program sejuta Rumah telah diterbitkan PP Nomor 64 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan Ekonomi XIll. Hal ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah terhadap MBR dalam upaya kepemilikan rumah serta bentuk komitmen untuk membantu penyelesaian backlog di Indonesia," jelas Diah.