Kebutuhan rumah per tahun mencapai 1 juta unit
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah per tahun guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada 2015 kelangkaan kepemilikan rumah (back log) mencapai 13,5 Juta unit. Sementara kebutuhan rumah per tahun mencapai 800.000-1.000.000 unit.
"Dari data yang ada, backlog mencapai angka 13,5 juta unit pada 2015 dan kebutuhan perumahan per tahun mencapai 800.000 hingga 1 juta unit. Dengan tingkat penduduk rata-rata nasional mencapai 1,49 persen per tahun, backlog pertumbuhan semakin tinggi dari waktu ke waktu," ujar Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Diah Indrajati, di kantornya, Jakarta, Kamis (28/9).
Diah melanjutkan, permasalahan perumahan akan diselesaikan melalui program penyediaan hunian layak (sewa/huni) dengan target 2,2 juta, penanganan rumah tidak layak huni dengan target 1,5 juta, dan pengentasan lawasan kumuh untuk mencapai kota tanpa kumuh dengan target 38.431 hektar.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa pemilik rumah masa kecil Pak Jokowi? Rumah sederhana itu milik Wiroredjo dan Sani, yang tak lain merupakan kakek dan nenek Presiden Jokowi.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Bagaimana Jokowi membantu siswa SMK 1 Rangas? 'Tadi Pak kepala sekolah menyampaikan ke saya, 'Pak ini masih kurang. Anak-anak butuh asrama'. Karena banyak yang tinggal jauh dari sekolah sehingga harus banyak yang tersebar ngekos di sekitar sekolah,' jelasnya.'Ya nanti, entar lagi akan kita bangun asramanya. Atas permintaan kepala sekolah, ibu bupati, dan juga pak gubernur,' sambung Jokowi.
"Namun demikian, perlu menjadi perhatian kita semua bahwa bidang perumahan hanya mendapatkan alokasi APBN maupun APBD kurang dari satu persen sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian serius Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka memenuhi target penyelesaian permasalahan perumahan," jelasnya.
Dia menegaskan, pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan untuk mendukung Program Nasional Sejuta Rumah, salah satunya terkait komponen pembangunan perumahan bagi MBR antara lain untuk nelayan, PNS, TNI, POLRI, dan masyarakat umum.
Namun, secara umum realisasi program sejuta rumah belum cukup menggembirakan dikarenakan beberapa hal di antaranya aspek perizinan, penyediaan lahan, atau ketersediaan anggaran atau skema pembiayaan.
"Guna mengakselerasi Program sejuta Rumah telah diterbitkan PP Nomor 64 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan Ekonomi XIll. Hal ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah terhadap MBR dalam upaya kepemilikan rumah serta bentuk komitmen untuk membantu penyelesaian backlog di Indonesia," jelas Diah.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaHashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca SelengkapnyaPengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca SelengkapnyaSMF menyoroti rumus BPS dalam menghitung angka backlog yang masih mengacu pada ukuran rumah tangga, bukan keluarga.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaJanji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaMenurut Hashim, saat ini terdapat lebih kurang 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni
Baca SelengkapnyaPembangunan dua juta rumah di pedesaan setiap tahunnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan.
Baca SelengkapnyaPembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca SelengkapnyaKementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca Selengkapnya