Kehadiran Nadiem Makarim di Kabinet Jokowi Dinilai Bakal Perkuat Kebijakan

Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan tidak khawatir mengenai adanya konflik kepentingan yang mungkin bakal terjadi pasca sejumlah pengusaha besar RI didapuk menjadi menteri di kabinet kerja.

"Saya rasa itu kan bisa diatur. Misal pensiun sementara dari perusahaannya, segala macam. Toh kita sudah coba yang lain-lain kan, akademisi sudah dicoba, politis sudah dicoba, mungkin perlu kita coba juga pemain bola. Ini namanya disebut continues improve," tutur Ari di Jakarta, Senin (21/10).

Dia bilang, yang sekarang diperlukan dalam pemerintahan Jokowi adalah empirical thinking atau orang-orang yang berpengalaman. Selama ini orang dengan latar belakang birokrat hanya tertarik pada outputnya, namun tidak terlalu memecahkan teka teki masalah.

"Untuk memecahkan teka-teki diperlukan pengusaha. Karena pengusaha banyak akalnya. Kabinet pertama mempersiapkan, sekarang adalah mengerjakan," ujarnya.

Dia menilai, masuknya pendiri-pendiri perusahaan startup akan membuat basis data yang kuat dalam membuat membuat kebijakan.

"Melihat apa yang dibutuhkan konsumen, lalu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat konsumen melirik kembali produk-produk dalam negeri. Selama ini kan impor-impor saja, wisata keluar negeri saja. Bisa tida di-package sehingga membeli dan pariwisata dalam negeri menjadi suatu pengalaman tersendiri. Itu lah dia fungsinya, berpikir out of the box," ungkap Ari.

Berdasarkan kabar yang beredar, Nadiem diisukan akan menjadi menteri ekonomi digital. Selain itu, dia juga dikabarkan akan menjadi wakil menteri pendidikan tinggi.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, dia hanya menjawab bahwa hal itu menjadi keputusan presiden. Namun, dia menegaskan siap ditempatkan di mana pun yang Presiden Jokowi percayakan.

"Saya merasa ini suatu kehormatan yang luar biasa saya telah diminta untuk bergabung kabinet pak presiden. Dia percaya saya dengan tanggung jawab ini dan saya menerima. Masalah posisi spesifiknya saya belum bicara mengenai itu karena itu hak prerogatif presiden," jelasnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com