Follow
Kelanjutan Proyek Trans Papua Tunggu Lampu Hijau TNI-Polri
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menunggu rekomendasi keamanan dari TNI-Polri terkait kelanjutan pembangunan proyek Trans Papua. Saat ini proyek tersebut tengah dihentikan sementara terkait insiden ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.
"Tinggal nunggu rekomendasi keamanan dari TNI-Polri saja. Kalau sudah ada jaminan keamanan tinggal jalankan," kata Menteri Basuki Hadimuljono saat menghadiri peresmian proyek SPAM di kantor PDAM, Semarang, Rabu (12/12).
Menteri Basuki menegaskan tidak ada rakyat Papua yang menolak pembangunan jalan Trans-Papua. Kalaupun ada yang menolak mengatasnamakan rakyat Papua, patut dicurigai ada sesuatu orang di belakangnya.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI di Papua? Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menjelaskan bahwa Bandara di Agandugume tersebut telah dikuasai oleh OPM sejak awal Maret.
-
Siapa yang pimpin operasi TNI AL di Papua? Pelaksanaan operasi tersebut dipimpin Komandan Guspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Wawan Trisatya Atmaja.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Mengapa KKB Papua menyerang Brimob dan TNI? Gerakan mereka lambat laun semakin meresahkan dan mengancam keselamatan warga Papua yang tidak tahu menahu dengan agenda aktivitas kelompok bersenjata tersebut.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Papua Barat Daya? 'Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,' tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
"Tidak ada yang menolak pembangunan ruas Trans-Papua. Yang jelas insiden keamanan itu salah satu kriteria pembangunan di Papua. Biasanya kriteria keamanan soal lahan, topografi, geologi dan cuaca," ujarnya.
Menteri Basuki menyatakan proyek Trans Papua memiliki panjang 3.500 kilometer yang terbentang dari Papua Barat hingga Papua. Ancaman keamanan proyek jalan Trans-Papua berada di ruas lima jalan antara Wamena, Kenyam, Habema, Nduga, dan Mamuju. "Semua sudah tersambung tinggal bikin 30 jembatan," kata Menteri Basuki.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca Selengkapnya
Beberapa proyek yang masih dalam proses kajian, seperti tol Puncak dan tol dari Kulonprogo menuju Cilacap, termasuk dalam kebijakan penghentian ini.
Baca Selengkapnya
Belakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN ini, kata Hashim, akan dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
Baca Selengkapnya
Kelanjutan proyek akan dilaksanakan secara bertahap.
Baca Selengkapnya
Basuki akan mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh OIKN.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN menemukan adanya ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada PIK 2.
Baca Selengkapnya
KKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca Selengkapnya
Basuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.
Baca Selengkapnya
Setidaknya, ada lima tanda sikap Prabowo komitmen melanjutkan proyek IKN.
Baca Selengkapnya
TNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca Selengkapnya
Terkait pernyataan Panglima TNI tersebut, nampaknya dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjang konflik di Papua.
Baca Selengkapnya