Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kelapa Sawit RI Masih Dominasi Pasokan Minyak Nabati Global di 2023

Kelapa Sawit RI Masih Dominasi Pasokan Minyak Nabati Global di 2023 Kelapa Sawit. Abdul Sani ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, potensi minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia sangat besar karena masih berkontribusi sekitar 58 persen, atau setara 46,5 juta metrik ton kepada total pasokan minyak sawit dunia yang mencapai 79,16 juta metrik ton.

Produksi itu tercatat lebih baik dari rata-rata pasokan minyak nabati utama lainnya seperti biji bunga matahari (20,14 juta metrik ton), rapeseed (31,53 juta metrik ton) dan kedelai (61,9 juta metrik ton).

Dominasi ini diperkirakan akan berlanjut di 2023, meski harga produk ekspor andalan tersebut tidak akan setinggi tahun ini, karena momen puncak kenaikan harga komoditas sudah melandai.

"Minyak sawit masih akan mendominasi dibanding minyak nabati lain," kata Eko di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (24/11).

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia Telisa Falianty juga menilai gangguan maupun guncangan yang terjadi pada industri kelapa sawit Indonesia bisa mempengaruhi pasokan CPO dunia. Oleh karena itu, proses hukum yang bisa mengganggu keberlangsungan industri kelapa sawit harus diselesaikan karena bisa berdampak pada perubahan regulasi dan kebijakan yang tidak menguntungkan.

"Contohnya regulasi larangan ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022, menyebabkan berbagai dampak seperti turunnya harga CPO dunia, kekurangan suplai CPO global, dan kelebihan suplai CPO domestik," katanya.

Menurut dia, perekonomian nasional belum bisa lepas dari industri kelapa sawit karena produksinya mencakup 82 persen dari total produksi tanaman perkebunan dan sektor ini melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Sebab proses pengolahan kelapa sawit membutuhkan proses yang panjang, sehingga banyak tenaga kerja terlibat pada industri tersebut. Selain itu, buruh tani dan pekerja lepas juga sangat terdampak," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyakini industri kelapa sawit nasional akan tetap maju sepanjang hukum ditegakkan dengan baik. "Penegakan hukum sesuatu yang memang harus dilakukan, yang penting dijalankan dengan profesional dan bukan dicari-cari. Penegakan hukum harus menjadi bagian utuh dari kepastian hukum," sebutnya.

Dia mengingatkan industri sawit juga sangat strategis di mata dunia, karena menyangkut berbagai produk strategis seperti pangan, sandang dan energi dunia. "Pertumbuhan Indonesia saat ini masih bisa positif dan neraca perdagangan bisa surplus, karena sawit salah satunya. Jadi, bila industri ini terguncang maka kebalikannya yang akan terjadi," kata Daniel.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Kecewa Kinerja Industri Sawit Menurun Tahun Ini
Pengusaha Kecewa Kinerja Industri Sawit Menurun Tahun Ini

Kinerja industri kelapa sawit di Indonesia tak sebaik dari tahun kemarin.

Baca Selengkapnya
BPS: Ekspor Pertanian Agustus 2023 Meningkat
BPS: Ekspor Pertanian Agustus 2023 Meningkat

BPS melaporkan ekspor pertanian pada Agustus 2023 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Pungutan Ekspor Sawit Tembus Rp15,88 Triliun
Pungutan Ekspor Sawit Tembus Rp15,88 Triliun

Salah satu tugas BPDPKS yaitu menghimpun dan mengembangkan dana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pelaku usaha.

Baca Selengkapnya
Perusahaan Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia Milik Para Konglomerat
Perusahaan Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia Milik Para Konglomerat

Indonesia sudah lama dikenal sebagai salah satu negara pengekspor terbesar kelapa sawit dan turunannya.

Baca Selengkapnya
Ini yang Bakal Terjadi Jika Pemerintah Ngotot Terapkan B50 Sawit
Ini yang Bakal Terjadi Jika Pemerintah Ngotot Terapkan B50 Sawit

Implementasi B50 peluang baik bagi Indonesia, namun memiliki konsekuensi ekonomi yang juga besar.

Baca Selengkapnya
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa

Rencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan
Said Abdullah Sebut Kemandirian Energi Dapat Difokuskan ke Energi Terbarukan

Said juga menyinggung mengenai konversi program minyak tanah ke LPG yang mengakibatkan kebutuhan impor LPG Indonesia terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Berharap Prabowo Bisa Bawa Indonesia Mandiri Pangan & Energi
Said Abdullah Berharap Prabowo Bisa Bawa Indonesia Mandiri Pangan & Energi

Said mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Program B40 di 2024 Bisa Hemat Devisa hingga Rp404 Triliun
Airlangga Pastikan Program B40 di 2024 Bisa Hemat Devisa hingga Rp404 Triliun

Sebagai informasi, B40 merupakan bahan bakar campuran solar sebanyak 60 persen dan bahan bakar nabati (BBN) dari kelapa sawit sebesar 40 persen.

Baca Selengkapnya
Kementan Sebut Kehadiran B50 Bukti Komitmen Sediakan Energi  pada Komoditas Pertanian
Kementan Sebut Kehadiran B50 Bukti Komitmen Sediakan Energi pada Komoditas Pertanian

Tantangan pengembangan biodiesel B50 kedepan bukan hanya pada pemenuhan bahan baku dari CPO tetapi di aspek hilir.

Baca Selengkapnya
Top! Neraca Dagang Indonesia Surplus 4 Tahun Berturut-turut, Kini Capai USD 3,56 Miliar
Top! Neraca Dagang Indonesia Surplus 4 Tahun Berturut-turut, Kini Capai USD 3,56 Miliar

Surplus perdagangan pada April 2024 ini diakibatkan nilai ekspor yang masih lebih tinggi daripada impor.

Baca Selengkapnya
Keren, Indonesia Kembali Catatkan Surplus Neraca Dagang 39 Bulan Berturut-turut
Keren, Indonesia Kembali Catatkan Surplus Neraca Dagang 39 Bulan Berturut-turut

Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus USD1,31 miliar atau sekitar Rp20,01 triliun

Baca Selengkapnya