Kelas Menengah Ogah Belanja, Khawatir Terpapar Covid-19 Saat Bepergian
Merdeka.com - Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Sutrisno Iwantono mengatakan, proses pemulihan ekonomi di sektor pariwisata mandek akibat masyarakat kelas menengah memilih menabung dibanding berbelanja. Tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang tembus Rp 1.000 triliun.
"Masalah sekarang ini tingkat permintaan yang rendah. Masyarakat menengah atas ini masih menahan spending. DPK di bank berdasarkan data Bank Indonesia ini lebih sampai seribu triliun," ungkap Sutrisno dalam talk show virtual BNPB Indonesia bertajuk: Strategi Kebangkitan Pariwisata di Tengah Pandemi, Jakarta, Jumat (29/1).
Artinya, lanjut Sutrisno, masyarakat kelas menengah sampai saat ini belum merasa aman untuk membelanjakan uangnya. Kekhawatiran terpapar saat melakukan aktivitas konsumsi seperti berwisata menjadi faktor utamanya.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Bagaimana Pelindo berkontribusi pada perkembangan sektor pariwisata? 'Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia, sejumlah proyek penunjang wisata juga terus kami kebut salah satunya BMTH. Targetnya 2024 bisa beroperasi sehingga kunjungan Cruise akan bertambah,' ujarnya.
-
Kenapa minat investor asing menurun di sektor keuangan Indonesia? Menurunnya minat investor asing terhadap sektor keuangan Indonesia disebabkan oleh sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju. Akibatnya, kebutuhan likuiditas pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi sangat kompetitif dan berbiaya mahal,' ucap Said.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Kenapa okupansi hotel di Bali diprediksi tinggi? Tingkat okupansi Hotel jaringan HIG diprediksi tertinggi di region Bali dimana Bali menjadi destinasi pilihan wisatawan menghabiskan Libur panjang Idul Fitri 1445H.
"Mereka punya uang tapi tidak mau spending karena belum ada kepercayaan, kalau saya keluar ini saya aman tidak yah," tutur Sutrisno.
Upaya Pengusaha Tarik Minat Konsumsi Warga
Maka, menciptakan keyakinan kepada masyarakat oleh pelaku usaha menjadi hal yang paling penting. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, dan Environment) atau Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.
"CHSE ini salah satu cara yang dilakukan pemerintah,tetapi bukan hanya itu, pelaku usaha juga harus yakinkan tempatnya itu memang aman sehingga orang berani datang ke sana," kata dia.
Selain itu, para pelaku usaha juga harus mengeluarkan ide kreatif dalam membuat program atau memasarkan tempat usahanya. Tak kalah penting, pengusaha juga harus optimis bisa melalui masa terberat saat ini.
Kolaborasi juga menjadi salah satu kunci. Sektor pariwisata ini tidak berdiri sendiri. Ada sektor lain seperti transportasi dan penerbangan yang bisa diajak kolabirasi untuk bangkit bersama.
"Kita harus berjuang dan pemerintah berkolaborasi dengan semua pihak. Apalagi, pariwisata ini bukan hotel dan restoran saja. Ada peenrbangam tarnportas dan lain-lain yang harusnya bisa kolaborasi," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Thomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budihardjo Iduansjah menyebut bahwa ada perubahan pola konsumsi masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.
Baca SelengkapnyaAda perbedaan signifikan pada kelompok kelas menengah yang berbelanja menjadi lebih sedikit.
Baca SelengkapnyaMayoritas pengeluaran kelompok kelas menengah untuk sektor makanan. Disusul sektor perumahan dan barang jasa lainnya.
Baca SelengkapnyaJumlah kelas menengah ini turun menjadi kelompok menuju ke kelas menengah
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat jumlah kelas menengah pada tahun 2019 mencapai 57,33 juta orang.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan retail di Indonesia hanya tumbuh sebesar 3,2 persen hingga kuartal II-2023 (year on year).
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian membahas mengenai daya beli kelas menengah yang menurun dan berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya