Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan akan Dihapus, Pemerintah Diminta Tak Naikkan Iuran

Merdeka.com - Masyarakat tengah ramai membicarakan penghapusan ruang perawatan kelas 1, 2 dan 3 dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mengacu pada Pasal 54A Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, pemerintah akan menetapkan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta, tidak ada kenaikan iuran khususnya kelas 3 bila kebijakan tersebut nantinya berlaku. Dia juga meminta layanan kesehatan tidak terganggu imbas adanya sistem baru tersebut.

"Saya berharap besaran iuran yang akan ditetapkan bisa terjangkau oleh peserta mandiri, sehingga bisa menurunkan jumlah peserta yang non-aktif (yang menunggak iuran)," kata Timboel, Jakarta, Kamis (9/12).

Timboel menjabarkan, bila iuran nantinya ditetapkan lebih dari Rp35.000 per orang per bulan maka akan semakin sulit peserta kelas 3 mandiri membayar iurannya. Tarif baru diharapkan nantinya bisa mendorong RS yang selama ini tidak mau bekerja sama, akan mau menjadi mitra BPJS Kesehatan.

"Sehingga mendukung peningkatan tempat tidur bagi peserta JKN," katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah, penghapusan manfaat JKN untuk beberapa obat kanker. Pemerintah diminta menimbang dengan matang, sebab penghapusan tersebut akan berdampak sangat besar bagi peserta.

"Beberapa obat kanker dikeluarkan dari formularium nasional sehingga tidak lagi dijamin oleh JKN, seperti Bevatizumab dan Xetuzimab, obat cancer usus besar. Tetunya penurunan manfaat tersebut sangat merugikan peserta JKN," tandasnya.