Keluarkan aturan 'intip' rekening, ini jaminan Ditjen Pajak amankan data nasabah
Merdeka.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama memastikan keamanan data rekening nasabah yang diberikan oleh lembaga keuangan. Sebab, pihaknya telah menyiapkan sistem untuk melindungi data nasabah.
"Kita jamin data aman secara IT. Seperti kata Pak Ken (Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi) dulu data ada di ruang tahan peluru. Kira-kira seperti itu analoginya. Keamanan kita ikuti standar global forum," ungkapnya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (14/2).
Selain itu, Ditjen Pajak juga memiliki kemampuan memantau siapa saja yang mengakses data. Di mana sistem IT yang terintegrasi tidak lagi memungkinkan siapapun untuk mengutak-atik data nasabah tanpa diketahui.
-
Bagaimana cara menjaga informasi keuangan? Informasi KeuanganDetail seperti nomor rekening bank, informasi kartu kredit, gaji, atau detail utang harus dijaga ketat. Memberikan informasi ini kepada orang yang tidak dikenal atau dipercaya dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penipuan.
-
Bagaimana melindungi data pribadi dari pencurian? Pastikan semua perangkat kamu memiliki perlindungan maksimal yang dapat memberikan peringatan tentang pencurian identitas dan kebocoran data.
-
Bagaimana D-Bank PRO by Danamon menjaga keamanan data pengguna? Aplikasi ini pun sangat mudah untuk digunakan, sehingga ramah bagi para pengguna baru. Belum lagi, para pengguna nggak perlu repot-repot lagi mengingat user ID maupun password lagi. Sebab, D-Bank PRO by Danamon sudah menerapkan teknologi biometric, seperti fingerprints atau face recognition.
-
Bagaimana BRI menjaga keamanan transaksi nasabah? BRI juga terus mengimbau dan memberikan edukasi kepada nasabah, serta masyarakat untuk dapat bertransaksi aman dan nyaman.
-
Apa yang dipastikan OJK mengenai sektor jasa keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kinerja sektor jasa keuangan sangat baik di tengah kondisi global yang penuh tantangan.
-
Bagaimana Kemenkumham memastikan keamanan agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, kita harus memastikan sistem dan juga entitas bisnis tidak disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, jadi mempermudah bisnis juga harus menyiapkan keamanan yang seimbang,' tambahnya.
"Sekarang kami terapkan join domain jadi setiap komputer di kantor pajak sudah tersambung satu dengan yang lain dan itu, termonitor, siapa yang mengakses, mengambil data apa, semua termonitor," kata dia.
"Ke depan, ini sudah berlaku di kantor pusat, bahkan flashdisk itu sudah tidak bisa dicolok ke komputer. Transfer data tidak bisa lagi lewat flashdisk. Ini prosedur keamanan sesuai global forum," jelasnya.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi Perdirjen Pajak Nomor 04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis. Lewat peraturan anyar ini, Ditjen Pajak memiliki wewenang untuk 'mengintip' rekening nasabah di bank atau lembaga keuangan lainnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaSetiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaMenurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
Baca SelengkapnyaIa mengingatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar
Baca SelengkapnyaLewat PMK Nomor 47 tahun 2024, Ditjen Pajak kini bisa melihat informasi rekening dengan saldo di atas Rp1 miliar.
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca SelengkapnyaIndosat tidak hanya fokus pada penyediaan layanan yang menghubungkan dan memberdayakan masyarakat, tetapi juga pada keamanan dan privasi data pelanggan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaBudi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca SelengkapnyaApabila ditemukan adanya pergerakan yang tidak wajar ataupun mencurigakan, maka bank wajib melaporkan ke PPATK.
Baca SelengkapnyaJokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca Selengkapnya