Keluhan pengusaha hadapi peliknya ekonomi era Jokowi

Merdeka.com - Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah sembilan bulan memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden. Tugas pemerintahan Jokowi-JK tidak mudah di tengah gejolak perekonomian dunia yang tengah mengalami perlambatan.

Indonesia jelas terkena imbasnya. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015 melambat dibanding periode sama tahun sebelumnya. DI kuartal pertama pemerintahan Jokowi-JK, ekonomi tumbuh di bawah 5 persen. Sedangkan pemerintah pede mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5-6 persen.

Presiden Jokowi menyadari beratnya tantangan ekonomi saat ini. Namun dia masih optimis memandang ekonomi nasional bakal cerah. Di hadapan ikatan sarjana ekonomi, Jokowi berusaha meyakinkan, pemerintah siap menghadapi gejolak apapun. Yang terpenting, kerja keras.

Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Sekali lagi tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan paparan “Jokowi Menjawab Tantangan Ekonomi”, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7) siang.

Presiden kembali menegaskan, bahwa perekonomian kita membutuhkan reformasi yang struktural. “Memang kita tidak bisa ambil jalan pintas, tidak ada jalan pintas, dan tidak ada peluruh ajaib. Tidak bisa saya ngomong sim salabim kemudian masalah bisa teratasi. Juga tidak bisa, ngga ada seperti itu. Masyarakat harus sadar nggak ada sim salabim kemudian semuanya bisa teratasi, ngga ada,” tuturnya.

Di tengah tingginya optimisme presiden, pelaku usaha justru sebaliknya. Mereka mengeluhkan kondisi perekonomian nasional yang semakin memburuk. Kebijakan pemerintah dianggap tidak mampu menjadi obat atau solusi untuk keluar dari keterpurukan. Gonjang-ganjing politik justru semakin menambah kacau keadaan.

Merdeka.com merangkum beberapa keluhan pengusaha terkait kondisi ekonomi yang semakin sulit. Berikut paparannya.

Kebijakan tak pro pengusaha

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan pemerintah belum menimbulkan efek domino pada gerak roda perekonomian.

"Mungkin sepintas kebijakan-kebijakan tersebut menguntungkan tetapi kenyataannya dampaknya tidak begitu baik," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto saat menggelar buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Jumat (10/7).

Namun, Ketua umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto tidak menjelaskan lebih detail soal penilaian tersebut. Suryo hanya meminta pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan yang pro pada dunia usaha.

Pelemahan ekonomi dikhawatirkan bakal berimbas besar pada dunia usaha jika terjadi terus menerus dibiarkan tanpa solusi. Dia kembali mengungkapkan ancaman PHK massal sebagai dampak dari turunnya daya beli masyarakat dan lesunya penjualan serta produksi.

"Oleh karenanya kita harapkan kebijakan pemerintah bisa mendukung perusahaan-perusahaan dengan tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah pun akan positif," harapnya.

Pengusaha resah dan takut

Pemerintah selalu menjadikan isu ekonomi global sebagai kambing hitam perlambatan ekonomi nasional. Namun pengusaha justru punya pandangan berbeda.

Perlambatan ekonomi disebut-sebut karena kinerja menteri ekonomi melempem beberapa bulan terakhir. Ditambah isu perombakan (reshuffle) kabinet yang bergulir tanpa kejelasan.

Bagi dunia usaha kondisi ini tidak mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Suryo Bambang Sulisto (SBS) meminta Presiden Jokowi segera bertindak tegas dalam perombakan menteri ekonomi.

"Dari Kadin tentunya kita menginginkan ada kejelasan saja soal reshuffle itu. Supaya semua pengusaha tak resah dan takut," ujar dia dalam dalam diskusi umum dengan Presiden Jokowi bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di JCC, Jakarta, Kamis (9/7).

Tercekik target pajak

Para pengusaha mengeluhkan sejumlah kebijakan pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum merevisi target penerimaan pajak yang tidak mungkin tercapai serta target fiskal lain yang agresif.

"Seharusnya dilakukan relaksasi, lebih ke stimulus. Ini catatan penting," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam diskusi bersama Presiden di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7).

Dihantui bangkrut

Pengusaha mengaku dihadapkan pada situasi sulit tahun ini. Iklim usaha hampir semua sektor mengalami kelesuan. Belum lagi adanya kebijakan kenaikan tarif listrik dan kenaikan upah buruh tiap tahun yang di mata pengusaha semakin memberatkan.

Kondisi tak menguntungkan itu membuat pengusaha dihantui ancaman kebangkrutan hingga PHK karyawan. "Timing menaikkan TDL, upah buruh, pajak dan sebagainya tidak tepat. Jadi kita mau kemana kalau semakin sulit? Ya yang terjadi adalah PHK atau perusahaannya tutup," ujar Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).

Dia meminta pemerintah memahami kondisi dunia usaha. Perlu ada solusi kebijakan pemerintah yang bisa mendorong kinerja sektor industri.

"Maka saya kira marilah kita duduk bersama memikirkan strategi apa yang paling tepat untuk memperbaiki sektor riil ini. Karena kalau sektor riil terganggu kan ujung-ujungnya PHK. Kita kan tidak inginkan itu, maka kita harus cari solusi agar mereka bisa survive," ujar Suryo.

Pengusaha berguguran

Kalangan pengusaha di Indonesia mulai resah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha berharap pemerintah segera melakukan upaya strategis menghadapi kelesuan dan menggerakkan ekonomi domestik.

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan paket kebijakan solusi pemulihan yang dialami.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah/BULOG Natsir Mansyur mengatakan, pengusaha nasional dan daerah saat ini memiliki sejumlah hambatan sehingga sangat sulit untuk kembali menggerakkan roda perekonomian.

"Rontoknya pengusaha akan sangat sulit mengangkat kembali perekonomian yang ini semua diakibatkan korban kebijakan dan peraturan pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan sektor moneter yang kurang tepat," ungkap Natsir dalam keterangannya yang diterima merdeka.com di Jakarta, Rabu (17/6).

Rupiah terpuruk

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pelemahan Rupiah hingga menyentuh Rp 13.000 per USD menjadi yang terburuk sejak krisis ekonomi 1998. Kondisi ini menjadi bukti buruknya pengelolaan pemerintahan di tangan Presiden Joko Widodo.

"Nilai tukar Rupiah saat ini terus bergerak dari Rp 13.000 hingga Rp 16.000. Sekarang yang menjadi masalah adalah fenomena ini lebih buruk dari tahun 1998," ungkap Ketua Komisi Tetap Fiskal dan Moneter Kadin, Alder Manurung, saat ditemui di acara diskusi, Jakarta, Minggu (5/4).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)Shinta Widjaja Kamdani menuturkan,  kurs rupiah terus anjlok membuyarkan rencana bisnis pengusaha. Terutama, soal perhitungan biaya produksi, harga jual dan sebagainya."Yang jelas kami khawatirkan bisa sampai berapa? level yang wajar itu berapa? Kalau memburuk angkanya sampai berapa? karena sangat sulit buat kita melakukan perencanaan seperti itu sebab cepat sekali bergeraknya," kata Shinta.