Kemampuan Jokowi tekan angka kemiskinan diragukan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hampir setahun menjalankan roda pemerintahan. Duet Jokowi-JK dihadapkan pada masalah pelik, melambatnya roda perekonomian dan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Persoalan bertambah setelah Badan Pusat Statistik melansir data kemiskinan terbaru.

Yang mengejutkan, jumlah orang miskin di era kepemimpinan Jokowi-JK justru semakin banyak. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta jiwa atau sebesar 11,22 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2014, maka selama enam bulan tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 860.000 orang. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih pede angka kemiskinan di Indonesia bakal mengalami penurunan.

"Itu memang apabila harga beras naik dan lain-lainnya naik, itu pasti menimbulkan pertambahan angka kemiskinan, yaitu angka di mana biaya hidupnya tidak cukup atau kurang. Oleh karena itu, salah satunya adalah menstabilkan harga pangan," ujar dia di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (16/9).

JK meyakini, kendati situasinya sulit, angka kemiskinan dapat diturunkan. "Saya kira sesulit apa pun pasti bisa, kalau kita tingkatkan produktivitas. Kalau sebabnya harga pangan ya produktivitasnya dinaikkan dan harganya di push turun. Itu pasti bisa kalau sebabnya itu. Bahwa sulit, ya sesulit apa pun pasti bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa," kata dia.

Namun, sejumlah pihak meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi-JK mengentaskan kemiskinan. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.

Jumlah orang miskin bakal makin banyak

Bekas Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang ekonomi, Firmanzah yakin jika angka kemiskinan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meningkat. Pasalnya, menurut data BPS pada Maret 2015, jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat dari 10,96 persen hingga 11,22 persen.

"Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus lebih fokus lagi mengentaskan kemiskinan. Saya kok yakin nanti survei BPS pada September jumlah kemiskinan juga akan naik," kata Firmanzah dalam diskusi bertajuk 'orang miskin bertambah banyak' di Jakarta, Minggu (27/9).

Program Jokowi-JK banyak yang salah

Direktur Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah putus asa memimpin Indonesia. Uchok menganggap program pemerintah saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat apa lagi warga miskin. Program Jokowi yang lebih mementingkan infrastruktur justru menguntungkan pihak investor.

Menurut Uchok program-program yang diinisiasikan baik oleh Jokowi ataupun JK salah. Bahkan, ditegaskan dia, program Jokowi-JK tidak memecahkan masalah kemiskinan di Tanah Air.

"Program-program jokowi ini banyak yang salah, kalau dilihat dari APBN kita program Jokowi bukan buat memecahkan masalah," ucap Uchok.

Kemiskinan belum jadi perhatian

Mantan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Firmansyah mengatakan, angka kemiskinan Maret 2015 meningkat menjadi 11,22 persen.

"Jadi ini menurut saya perlu menjadi perhatian lebih khusus bagi pemerintahan. Terlebih dalam APBNP 2015 target kemiskinan itu dipatok 10,3 persen. Sekarang kan sudah 11 persen," ujarnya di Jakarta, Minggu (27/9).

Pria yang juga rektor Universitas Paramadina ini yakin pada rilis September mendatang, angkanya akan semakin terkerek. Menurut dia, semakin meningkatnya angka kemiskinan saat ini disebabkan oleh musim kemarau panjang atau El Nino dan kabut asap akibat kebakaran hutan.

Maka dari itu, pemerintah harus segera mencari solusi agar fenomena El Nino dan bencana kabut asap ini segera terselesaikan. "Kalau tidak diselesaikan, maka akan menambah jumlah orang miskin," tutup dia.

Gagal jaga daya beli masyarakat

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) melihat, turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kegagalan pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan semisal peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), ternyata tidak cukup ampuh menggenjot daya beli masyarakat.

Ekonom Indef Fadhli Hasan menuturkan, menurunnya angka kesejahteraan masyarakat disebabkan lambatnya pemerintah mengantisipasi kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan listrik.

"Kita lihat gagalnya kebijakan program pemerintah menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga BBM, harga gas dan listrik dan berbagai kebutuhan pokok lainnya," ujar Fadhli dalam konferensi pers di Kantor Indef, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Kemiskinan lampaui batas kemanusiaan

Jurang antara si kaya dan si miskin nampak jelas di depan mata. Potret kemiskinan menghiasi wajah kota besar termasuk ibu kota Jakarta. Orang miskin tidak hanya di pedalaman atau pedesaan saja, justru lebih banyak ditemukan di kota besar.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri era Presiden Megawati, Kwik Kian Gie angkat bicara soal makin kronisnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin membuat miris.

"Kalau kita masuk ke dalam daerah-daerah yang dinamakan kantong-kantong kemiskinan, kemiskinannya sudah melampaui batas-batas kemanusiaan," kritik Kwik Kian Gie dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/3). (mdk/noe)