Kemarahan DPR hingga sebut Luhut ingin jual pulau Indonesia ke asing

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan hal yang mengundang kontroversi. Luhut mempersilakan investor asing memberikan nama pada pulau yang ditempatinya di Indonesia, terutama pada Jepang.

Menurut Luhut, Jepang tengah menjajaki pengelolaan pulau milik Indonesia. Jepang mencari satu lokasi untuk menampung para warganya yang sudah lanjut usia.

"Jepang malah minta boleh tidak kami ada satu daerah tertentu untuk elderly (lansia)? Silakan saja. Masalahnya apa? Kita tak jual pulau kok. Kau mau kasih nama Yokohama pun suka-suka kau. Tapi yang penting itu pulau Indonesia, bukan Jepang," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/1).

Menurut Luhut, saat ini terdapat 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Untuk memberi nama 4.000 pulau ini tidaklah mudah. Maka dari itu, dia tidak mempermasalahkan jika pihak asing ingin memberi nama.

"Apalah sebuah nama, yang penting register punya nama Indonesia, dicap Kemendagri, ada batas kita. Don't get me wrong, siapa saja, boleh," ujarnya.

Luhut menjelaskan, kebijakan mengenai asing dapat menamai pulau Indonesia harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penamaan pulau oleh asing membutuhkan izin berlapis mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menko Luhut menuturkan, diperkenankannya asing mengelola dan memberi nama pulau untuk kepentingan investasi tidak berarti mereka dapat memiliki wilayah tersebut. Dia juga menegaskan, pengelolaan pulau atau kawasan itu harus dalam konteks bisnis yang sejalan dengan perundang-undangan di Indonesia.

Pendapat berbeda dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujdiastuti. Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)