Kemarahan Jokowi dan Dalih Dua Menteri ke Luar Negeri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah mendengar dua menterinya melawat ke luar negeri. Kekecewaan itu disampaikan saat rapat terbatas akhir pekan lalu, Jumat (16/7).

Dua menteri itu yakni Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Jokowi marah saat ratas tadi. Karena ada dua menteri yang ke luar negeri. Ya dua menteri itu," ujar sumber merdeka.com dari balik tembok istana, Jumat (16/7).

Presiden langsung melarang semua menterinya ke luar negeri. Ada pengecualian untuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jika ada menteri yang harus ke luar negeri, wajib mendapat izin dari Kepala Negara. Tidak bisa ditawar lagi.

"Untuk itu seluruh menteri, kepala kementerian lembaga dilarang bepergian keluar negeri," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden.

Sejumlah agenda dilakoni dua menteri di AS. Pada Selasa 13 Juli 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bertemu dengan Ambassador United State Trade Representative (USTR), Katherine Tai di Washington D.C.

Dilanjutkan pertemuan dengan Bank Dunia di Washington DC di hari yang sama. Delegasi Indonesia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Mendag Muhammad Lutfi berdiskusi langsung dengan Mari Elka Pangestu selaku Managing Director Development Policy and Partnership World Bank, Vice President for East Asia and the Pacific Victoria Kwakwa, dan Satu Kahkonen (Country Director for Indonesia and Timor Leste).

Luthfi dan Bahlil berada di AS selama sembilan hari. Terhitung 9-18 Juli 2021. Misi keduanya dikabarkan berhasil membawa pulang investasi USD350 juta atau setara Rp5,068 triliun. Tapi bukan itu yang membuat Jokowi marah. Mereka pergi di saat tidak tepat. Saat PPKM Darurat diberlakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat.

Lawatan dua menteri ke luar negeri dan kemarahan Jokowi menimbulkan pertanyaan. Seolah tidak mengantongi izin dari Presiden.

Baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Investasi mengaku sudah menjalankan prosedur yang berlaku untuk perjalanan dinas luar negeri.

"Pejabat yang melakukan dinas ke daerah, apalagi ke LN itu ada prosedurnya perijinannya dan wajib diikuti," ungkap Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono kepada merdeka.com, semalam.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Hubungan dengan Daerah sekaligus Juru Bicara BKPM, Tina Talisa juga memastikan kunjungan Menteri Bahlil Lahadila ke Amerika Serikat sudah mendapatkan restu atau izin dari Presiden Joko Widodo.

"Setiap kunjungan kerja Bapak Menteri Investasi ke luar negeri selalu memohon arahan dari Bapak Presiden dan setiap kunjungan kerja yang dilakukan selalu atas sepengetahuan dan seizin Bapak Presiden, termasuk kunjungan ke Amerika Serikat," kata Tina saat dikonfirmasi merdeka.com.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, para menteri seharusnya memiliki sense of crisis di tengah pandemi. Apalagi saat kasus positif Covid-19 sedang terjadi lonjakan.

Hal ini menanggapi kabar kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya. Khususnya Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi yang ke Amerika Serikat saat PPKM Darurat.

"Ledakan Covid di Indonesia belum terkendali. Sehingga diperlukan sense of crisis dari para pejabat termasuk para menteri," ujar politikus yang karib disapa Awiek kepada wartawan, Senin (19/7).

Awiek menuturkan, menteri boleh saja ke luar negeri. Namun harus seizin Presiden. Ia mengingatkan, Presiden Jokowi sedang serius menuntaskan pandemi, jajarannya pun harus satu nafas.

"Menteri ke LN boleh asalkan seizin presiden. Jokowi lagi serius menangani Covid sehingga meminta semua jajarannya ikut bersama-sama menuntaskan masalah Covid," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini. (mdk/noe)