Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah akan Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021.
Wapres selaku Wakil Ketua merangkap Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan melaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo selaku Ketua KNEKS, terkait tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang KNEKS setahun yang lalu.
"Saat ini berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong untuk diimplementasikan secara terintegrasi melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga anggota KNEKS maupun institusi lainnya," jelas Wapres pada acara Musyawarah Nasional V Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melalui konferensi video, Senin (25/1).
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Siapa yang memimpin refleksi Kemenkumham? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut refleksi merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
Dalam forum tersebut, KNEKS bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan para stakeholder yang lain tengah melakukan upaya transformasi wakaf menuju wakaf produktif yang dikelola secara profesional agar potensi wakaf uang yang besar tersebut dapat dioptimalkan.
"Dalam rangka menggelorakan masyarakat untuk melakukan wakaf, akan dicanagkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). GNWU ini rencananya akan diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden pekan depan," ungkapnya.
Melalui GNWU, ana wakaf sebagai dana abadi umat ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial yang lebih luas termasuk untuk kegiatan pemberdayaan umat.
"Berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut tentu memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait agar dapat berjalan secara optimal. Untuk itu MES sebagai wadah berhimpunnya seluruh sumber daya ekonomi syariah kiranya dapat bersinergi dengan KNEKS dan para pemangku kepentingan lainnya guna mendorong percepatan implementasi berbagai program, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut," pungkasnya.
Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Afdhal Aliasar menyampaikan gerakan ini adalah suatu kolaborasi antara KNEKS, Bank Indonesia serta seluruh stakeholder terkait lainnya.
"Menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana gerakan itu bisa nyata, bisa dikembangkan di tempat masing-masing, di lembaga-lembaga wakaf, di KNEKS dan seluruh anggota yang lain," katanya dalam sambutan, Senin (25/1).
Dia mengatakan dengan peluncuran ini maka pemerintah berkeinginan besar agar KNEKS bisa menjadi tempat untuk berkolaborasi. Sebab, dengan kolaborasi yang baik diharapkan wakaf akan menjadi penopang perekonomian ekonomi Indonesia ke depan.
"Insya Allah gerakan ini menjadi tonggak yang kuat dalam wakaf ke depannya," kata dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak tahun 2004, pemerintah menegaskan bentuk wakaf tidak hanya sebatas tanah, tetapi juga harta benda lainnya, termasuk uang.
Baca SelengkapnyaOJK bersama DSN-MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima Sanawi) DPS 2023.
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan, penagihan itu berdasarkan Peraturan KPK No. 02/2020.
Baca SelengkapnyaKetentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca SelengkapnyaNawawi menyebut mendapatkan arahan dari Jokowi meski secara tidak langsung.
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaArief mengatakan, apakah frasa 'penugasan presiden' berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginisiasi merevisi UU perkoperasian untuk membangun ekosistem kelembagaan.
Baca SelengkapnyaPerpres ini ditandatangani Jokowi pada 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada hari yang sama.
Baca SelengkapnyaProses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.
Baca Selengkapnya