Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah akan Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang

Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah akan Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang Wapres Maruf Amin. ©Antara

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021.

Wapres selaku Wakil Ketua merangkap Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan melaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo selaku Ketua KNEKS, terkait tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang KNEKS setahun yang lalu.

"Saat ini berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong untuk diimplementasikan secara terintegrasi melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga anggota KNEKS maupun institusi lainnya," jelas Wapres pada acara Musyawarah Nasional V Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melalui konferensi video, Senin (25/1).

Dalam forum tersebut, KNEKS bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan para stakeholder yang lain tengah melakukan upaya transformasi wakaf menuju wakaf produktif yang dikelola secara profesional agar potensi wakaf uang yang besar tersebut dapat dioptimalkan.

"Dalam rangka menggelorakan masyarakat untuk melakukan wakaf, akan dicanagkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). GNWU ini rencananya akan diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden pekan depan," ungkapnya.

Melalui GNWU, ana wakaf sebagai dana abadi umat ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial yang lebih luas termasuk untuk kegiatan pemberdayaan umat.

"Berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut tentu memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait agar dapat berjalan secara optimal. Untuk itu MES sebagai wadah berhimpunnya seluruh sumber daya ekonomi syariah kiranya dapat bersinergi dengan KNEKS dan para pemangku kepentingan lainnya guna mendorong percepatan implementasi berbagai program, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut," pungkasnya.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Afdhal Aliasar menyampaikan gerakan ini adalah suatu kolaborasi antara KNEKS, Bank Indonesia serta seluruh stakeholder terkait lainnya.

"Menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana gerakan itu bisa nyata, bisa dikembangkan di tempat masing-masing, di lembaga-lembaga wakaf, di KNEKS dan seluruh anggota yang lain," katanya dalam sambutan, Senin (25/1).

Dia mengatakan dengan peluncuran ini maka pemerintah berkeinginan besar agar KNEKS bisa menjadi tempat untuk berkolaborasi. Sebab, dengan kolaborasi yang baik diharapkan wakaf akan menjadi penopang perekonomian ekonomi Indonesia ke depan.

"Insya Allah gerakan ini menjadi tonggak yang kuat dalam wakaf ke depannya," kata dia.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Purna Tugas, Wapres Ma'ruf Amin Titip Dana Wakaf Dikelola untuk Kesejahteraan Rakyat
Jelang Purna Tugas, Wapres Ma'ruf Amin Titip Dana Wakaf Dikelola untuk Kesejahteraan Rakyat

Sejak tahun 2004, pemerintah menegaskan bentuk wakaf tidak hanya sebatas tanah, tetapi juga harta benda lainnya, termasuk uang.

Baca Selengkapnya
Gelar Pertemuan Tahunan Ijtima Sanawi, OJK Dorong Penguatan Dewan Pengawas Syariah
Gelar Pertemuan Tahunan Ijtima Sanawi, OJK Dorong Penguatan Dewan Pengawas Syariah

OJK bersama DSN-MUI menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Tahunan (Ijtima Sanawi) DPS 2023.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Wakil Menteri Baru Laporkan LHKPN
KPK Minta Wakil Menteri Baru Laporkan LHKPN

KPK menjelaskan, penagihan itu berdasarkan Peraturan KPK No. 02/2020.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Pejabat yang Baru Dilantik Jokowi Segera Laporkan LHKPN
KPK Minta Pejabat yang Baru Dilantik Jokowi Segera Laporkan LHKPN

KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara
Jokowi Lantik Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara

Nawawi menyebut mendapatkan arahan dari Jokowi meski secara tidak langsung.

Baca Selengkapnya
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025

Dalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Cecar Menko Muhadjir soal Frasa 'Penugasan Presiden’: Apakah Itu Cawe-Cawe?
Hakim MK Cecar Menko Muhadjir soal Frasa 'Penugasan Presiden’: Apakah Itu Cawe-Cawe?

Arief mengatakan, apakah frasa 'penugasan presiden' berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kemenkop-UKM: Revisi UU Perkoperasian Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo
Kemenkop-UKM: Revisi UU Perkoperasian Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginisiasi merevisi UU perkoperasian untuk membangun ekosistem kelembagaan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Bentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ini Tugasnya
Presiden Jokowi Bentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ini Tugasnya

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada hari yang sama.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi
VIDEO: Dibongkar Kemenkeu, Perintah Tegas Jokowi "Semua Visi-Misi Prabowo Masuk APBN 2025"

Presiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.

Baca Selengkapnya