Kembangkan layanan elektronik, Ditjen Pajak gandeng 3 bank BUMN

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama pemanfaatan layanan pajak dan jasa perbankan dengan tiga Direktur Utama bank Badan Usaha Milik Negara. Ketiga bank tersebut antara lain Bank Negara lndonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri.

"Melalui Nota Kesepahaman ini, DJP dan pihak bank sepakat bekerja sama mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik termasuk e-billing, kiosk pajak dan layanan elektronik lainnya, serta pengembangan Kartu Pintar NPWP," ujar Robert di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (18/4).

Robert mengatakan, pengembangan e-billing saat ini sudah berjalan secara nasional. DJP dan pihak bank akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, termasuk penyempurnaan sistem billing bulk, perbaikan pembayaran billing valas, pengembangan kanal pembuatan Kode Billing, sosialisasi bersama dan evaluasi pengembangan billing.

Di samping peningkatan layanan e-billing, layanan kiosk pajak juga akan dikembangkan yang nantinya akan mencakup fitur pendaftaran NPWP, pembuatan billing, pelaporan SPT dan pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak. DJP dan pihak bank juga akan mulai menjajaki kerja sama e-payment pajak melalui aplikasi pengirim pesan instan.

DJP dan pihak bank juga sepakat untuk bekerja sama menerbitkan Kartu Pintar NPWP yang disediakan oleh pihak bank dalam bentuk kartu elektronik, baik uang elektronik atau kartu debit yang akan di-inject dengan Kartin milik DJP. sehingga dapat mengintegrasikan data identitas NPWP, data identitas kepegawaian. serta data identitas lainnya.

Pada tahap ini, Kartu Pintar NPWP akan mulai dikembangkan untuk pegawai DJP sekaligus berfungsi sebagai kartu tanda pengenal pegawai di seluruh unit kerja DJP. Diharapkan program ini dapat menjadi purwarupa bagi pengembangan penyediaan Kartu Pintar NPWP untuk masyarakat luas.

Peningkatan kualitas serta perluasan jangkauan layanan merupakan bagian dari upaya DJP untuk hadir sebagai institusi yang memberikan pelayanan prima agar seluruh masyarakat/wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah, cepat, aman, dan nyaman.

Peningkatan layanan merupakan bagian dari program Reformasi Perpajakan yang sedang dijalankan Pemerintah. Dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan berkualitas tinggi, DJP berharap dapat mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik bagi Wajib Pajak maupun DJP sebagai administrator perpajakan.