Kembangkan Wisata Halal Jakarta, Bank DKI Siapkan Produk Syariah

Merdeka.com - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank DKI menyiapkan produk dan layanan keuangan syariah guna mendukung wisata halal yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta.

Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdim mengatakan, melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI memiliki berbagai produk dan layanan perbankan dengan skim Syariah untuk mendukung berbagai keperluan perbankan dari pelaku industri pariwisata halal seperti JakQR, JakOne Mobile, dan JakCard.

"UUS Bank DKI memiliki berbagai produk mulai dari berbagai dana pihak ketiga ataupun pembiayaan untuk keperluan modal kerja ataupun pengembangan usaha," ujar Babay di Jakarta, Kamis (28/11).

Sejumlah langkah telah dilakukan UUS Bank DKI dalam mendukung destinasi halal, termasuk menandatangani kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia tentang jaminan produk halal dan pengembangan kelembagaan.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya siap membantu proses sertifikasi halal dan mendukung sistem pembayaran.

UUS Bank DKI pun telah menyediakan produk dan layanan perbankan kepada berbagai komponen industri halal, termasuk tour and travel yang menyediakan pariwisata halal.

"Di sektor keuangan syariah, kita memberikan penyaluran kredit dalam bentuk pembiayaan modal kerja linkage kepada berbagai pihak seperti Koperasi Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Pegadaian Syariah, Multifinance Syariah, UMKM dan para supplier BUMD DKI Jakarta," katanya.

Ke depan, dia menyakini bahwa industri halal akan semakin terus berkembang, mengingat jumlah muslim yang dominan di Indonesia dan semakin tingginya kesadaran gaya hidup halal pada umat muslim menjadi peluang bisnis menjanjikan karena lebih memilih produk halal di pangan, keuangan, pariwisata, fashion, Pendidikan, pelayanan medis hingga kesenian dan budaya.

Strategi Dorong Wisata Halal Indonesia

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Untuk itu, BI telah menyiapkan 5 strategi.

Di antaranya, Competitiveness (daya saing), Certification (sertifikasi), Coordination (koordinasi), Campaign (publikasi) dan Corporation (kerja sama).

"Implementasi lima jurus tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar tetapi juga sebagai basis produksi industri halal global," kata dia dalam konferensi INHALIFE yang bertajuk Creating Halal Champions Accessing to The Global Halal Markets: From Potency to Reality, sebagai rangkaian kegiatan ISEF 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Dia menjelaskan, Competitiveness (daya saing) dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan dan minuman, fashion, wisata, dan ekonomi digital. Sementara itu, Certification (sertifikasi) diperlukan untuk memperluas akses pasar.

"Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal," ujarnya.

Kemudian Coordination (koordinasi) dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Adapun Campaign (Promosi) diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal bersifat universal, tidak hanya untuk muslim, namun juga untuk nonmuslim.

"Dan yang terakhir, Corporation (kerja sama) antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional adalah juga prasyarat untuk membangun dan mengembangkan industri halal global," tutupnya.