Kemelut Data Penduduk Miskin di Daerah

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengakui, sistem ketahanan perlindungan sosial di Tanah Air masih berantakan. Hal itu tercermin dari data penduduk miskin yang disampaikan sejumlah daerah-daerah tidak pernah terbuka secara transparan.

Dia mengatakan, banyak daerah-daerah yang ketika ditanya jumlah penduduk miskinnya justru memanipulasi data. Artinya, mereka tidak ingin terlihat daerahnya menjadi salah satu penduduk miskin terbesar. Alhasil, data-data itu kemudian dimainkan.

"Lagi-lagi soal data soal sistem perlindungan sosial banyak daerah ditanya jumlah orang miskinnya karena ingin daerahnya dicatat telah sukses menurunkan jumlah orang miskin maka jumlah itu pun dikurangi," kata Suharso di Jakarta, Selasa (12/4).

Namun ketika terjadi suatu bencana, atau pandemi global seperti Covid-19 ini justru banyak daerah-daerah yang mengklaim penduduk miskin di daerahnya bertambah. Itu terjadi agar bantuan disalurkan ke daerahnya bisa lebih banyak.

"Ketika ada pembagian bantuan sosial daerah-daerah pun mengatakan jumlah orang miskin yang bertambah. Itu bukan pada masa sekarang, sebelum pandemi pun hal itu terjadi," kata dia.

Terus Berulang

Suharso mengatakan kondisi itu terus dilakukan secara berulang-ulang. Seringkali data-data itu dimainkan kan dikembalikan agar mendapatkan perhatian yang kedua, ketiga dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, sudah saatnya ini menjadi tanggung jawab bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah mengatasi persoalan penduduk miskin.

"Kita harus secara bersama-sama membasmi kemiskinan seluruh ekstrem itu harus mendekati 0 pada tahun 2024 tetapi terjadi sekarang terjadi kenaikan secara merambat ini harus kita tekan dan bahkan sampai dengan nol," katanya.

Untuk sistem perlindungan sosial ke depan, pemerintah akan menjalankan beberapa program-program yang dirancang. Apabila terjadi situasi yang luar biasa seperti pandemi Covid-19 ini setidaknya punya pilihan yang lain bagaimana cara cara mengakomodasi di dalam belanja-belanja pemerintah.

"Jadi kita tidak seperti yang terkejut begitu sehingga mengganggu jalannya pemerintahan," tandas dia.