Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendag belum sepakat rencana revitalisasi Pasar Klewer timur

Kemendag belum sepakat rencana revitalisasi Pasar Klewer timur Pasar Klewer. ©2017 Merdeka.com/arie sunaryo

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dipusingkan dengan belum jelasnya nasib revitalisasi Pasar Klewer Timur. Setelah gagal mendapatkan rekanan lelang, kini giliran Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang belum sepakat terkait rencana Pemkot yang mengusulkan agar proyek tersebut dikerjakan secara multiyears.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo yang pekan lalu telah berkoordinasi denganKemendag, masih harus bersabar menunggu persetujuan resmi untuk merealisasikan revitalisasi itu secara multiyears.

"Sebenarnya secara lisan, Menteri Perdagangan tidak mempermasalahkan pembangunan dilakukan secara multiyears. Beliau sudah menyerahkan masalah ini kepada Dirjen Perdagangan untuk ditindaklanjuti. Kami juga diminta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," ujar Rudyatmo, Senin (20/11).

Orang lain juga bertanya?

Dalam pertemuan tersebut, jelas pria yang akrab disapa Rudy ini, Kemendag belum menyetujui rencana yang diajukan Pemkot. Meskipun pihaknya juga sudah menyerahkan balasan surat permohonan multiyears dari Kemenkeu.

"Kemenkeu sudah menyerahkan pengambilan keputusan kepada Kemendag. Kami masih menunggu persetujuan resmi dari Kemendag, sebelum merealisasikan revitalisasi Pasar Klewer," tandasnya.

Rudy menjelaskan, jika bulan ini surat persetujuan tersebut turun, Pemkot Solo segera menyelenggarakan lelang. Dia berharap, awal tahun depan Pasar Klewer bisa mulai dibangun.

Revitalisasi Pasar Klewer timur menurut rencana akan dibiayai oleh Kemendag dengan anggaran mencapai Rp 48 miliar. Namun rencana tersebut tertunda, lantaran Pemkot Solo gagal mendapatkan rekanan lelang. Bahkan tender proyek tersebut tidak dilirik oleh satupun kontraktor.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Pedagang Teras Malioboro Gelar Aksi Demo, Begini Respons Sultan HB X
Pedagang Teras Malioboro Gelar Aksi Demo, Begini Respons Sultan HB X

Sejak awal sebenarnya telah dicapai kesepakatan bahwa Teras Malioboro II hanya ditempati selama dua tahun

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemprov DKI Tak Akusisi PT KCI
Alasan Pemprov DKI Tak Akusisi PT KCI

Pihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.

Baca Selengkapnya
Tanah Abang Bakal Disulap Seperti Sarinah
Tanah Abang Bakal Disulap Seperti Sarinah

Namun rencana revitalisasi tersebut masih belum tahu kapan akan direalisasi.

Baca Selengkapnya
Tak Kunjung Laku, Proyek Tol Getaci Kembali Dilelang Pemerintah
Tak Kunjung Laku, Proyek Tol Getaci Kembali Dilelang Pemerintah

Pengerjaan proyek Tol Getaci diperkirakan baru bisa dimulai setahun setelahnya di 2026.

Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta RUU PIlkada, Dibahas Sejak Agustus 2023 Mandek di Akhir Tahun hingga 'Ngebut' Usai Putusan MK
Fakta-Fakta RUU PIlkada, Dibahas Sejak Agustus 2023 Mandek di Akhir Tahun hingga 'Ngebut' Usai Putusan MK

Demikian pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Politikus Partai Gerindra itu resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada usai desakan massa, Kamis (22/8) malam.

Baca Selengkapnya
Jokowi Masih Bungkam Usai DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada
Jokowi Masih Bungkam Usai DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada

Batalnya RUU tersebut disahkan membuat putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep tak bisa maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya

Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan

Baca Selengkapnya
MK Tolak Gugatan PPP di Serang, Permohonan Pemungutan Suara Ulang Dinilai Tak Relevan
MK Tolak Gugatan PPP di Serang, Permohonan Pemungutan Suara Ulang Dinilai Tak Relevan

Menurut MK, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Baca Selengkapnya
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan

MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun Batal Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Jakarta ke MK
Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun Batal Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Jakarta ke MK

Belum ada penjelasan resmi alasan RIDO akhirnya tak ajukan gugatan ke MK.

Baca Selengkapnya