Kemendag dan Kemenperin Dilebur di Kabinet Jokowi Periode II, Berikut Keuntungannya
Merdeka.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menyetujui penggabungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurutnya, persoalan industri dan perdagangan tidak bisa dipisahkan.
"Perdagangan dan perindustrian jalan terpisah itu sangat merugikan sekali. Di mana-mana di semua negara, industri itu jadi ujung tombak. Sehingga kebijakan perdagangan terutama perdagangan internasional harusnya bersifat suportif," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/10).
Piter mencontohkan, jika pemerintah ingin fokus ke industri otomotif, maka kebijakan perdagangan internasionalnya harus bisa melindungi industri otomotif. Entah itu dengan membebaskan bahan baku yang masuk atau melarang pesaing beroperasi di Indonesia.
-
Kenapa Kemendikbudristek mendorong kolaborasi industri dan perguruan tinggi? Kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Kenapa pertemuan ini penting bagi Kemendag? “Saya harap kita dapat berkolaborasi, mengutamakan semangat kebersamaan, serta memberikan arahan yang jelas melalui pembahasan solusi nyata dan konkret untuk mendorong beberapa inisiatif dan kerja sama yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua kawasan,“
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Bagaimana kemendag meningkatkan hubungan dagang antar negara? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
Saat ini, lanjut Piter, keran kebijakan perdagangan seluruhnya terbuka. Dampaknya, industri melemah dan terancam mati. "Jadi yang dibutuhkan itu sinergi. Sinergi itu mudah dilakukan kalau digabungkan (kemendag dan kemenperin). Tapi yang ditakutkan, apakah dengan menyatukan badan saja cukup? Takutnya meskipun sudah digabungkan, otaknya masih jalan sendiri-sendiri," tutur Piter.
Meski demikian, Piter mengatakan penggabungan ini bisa jadi langkah awal yang baik. Tapi, pemerintah juga harus bisa menjamin adanya keterikatan chemistry antara dua lembaga.
"Saya maklum kenapa digabungkan. Kita ini sulit koordinasi. Apalagi dia di posisi kementerian yang berbeda. Harapannya jika sudah di bawah satu kementerian jadi lebih mudah bersinergi," tutupnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Roro sendiri menjadi salah satu yang akan ikut outbound di Magelang.
Baca SelengkapnyaMendag mengatakan, perundingan Indonesia-Peru CEPA ini merupakan landasan penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi.
Baca SelengkapnyaIndonesia memiliki universitas yang sangat banyak baik yang berstatus negeri maupun swasta.
Baca SelengkapnyaKemenperin memikul tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan ekosistem industri dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menjamin pemberian insentif bagi industri khususnya manufaktur.
Baca SelengkapnyaTujuan pemindahan PT Pindad dan PTDI agar bisa lebih dekat dengan Bandara Kertajati.
Baca SelengkapnyaModel pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.
Baca SelengkapnyaKetentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor
Baca SelengkapnyaTeten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaAda beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
Baca SelengkapnyaKetentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMuzani memastikan jika pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan PDIP.
Baca Selengkapnya