Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendag Harap Masyarakat Bantu Pemulihan Ekonomi dengan Belanja Produk Lokal

Kemendag Harap Masyarakat Bantu Pemulihan Ekonomi dengan Belanja Produk Lokal Supermarket. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengakui, target pertumbuhan ekonomi Presiden Jokowi berat. Maka dari itu, pemerintah berharap bantuan dari masyarakat. Presiden menargetkan perekonomian nasional bisa loncat 7 persen pada kuartal kedua tahun ini.

"Perekonomian kita, kata Presiden Jokowi, harus lepas dari masa krisis ekonomi karena di Q1 ini minus tapi masih positif trennya, sehingga target perekonomian Q2 ini 7 persen," kata dia dalam acara: Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan, Jasa Akomodasi, dan Pemberian Layanan Perbankan di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (31/5).

Harus diakui, kata Oke, target orang nomor 1 di Indonesia ini sangat tinggi. Menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah pusat sampai ke daerah. Sebab, faktanya serapan belanja pemerintah masih rendah.

Orang lain juga bertanya?

"Belanja pemerintahnya ini masih kecil, kalau terus kecil target perekonomian bisa terganggu," kata dia.

Sementara, tingkat konsumsi rumah tangga juga masih bergerak perlahan. Masih jauh dari harapan. Maka daya beli masyarakat ini yang harus ditingkatkan.

"Kontribusi konsumsi rumah tangga ke perekonomian nasional ini mencapai 59,4 persen. Maka ini harus kita tingkatkan karena kaitannya dengan perekonomian nasional," kata dia.

Peningkatan konsumsi masyarakat ini harus diarahkan juga untuk membeli produk buatan dalam negeri. Sehingga efek domino yang dihasilkan dari tingginya permintaan produk UMKM bisa lebih optimal.

"Inilah yang harus ditingkatkan, optimalkan konsumsi rumah tangga dengan pembelian produk dalam negeri agar bisa mewarnai perdagangan nasional," kata dia.

Dia menambahkan kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi yang ideal dalam mengatasi kegamangan atas pilihan sektor kesehatan atau ekonomi yang harus didahulukan.

"Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti negara lain karena beberapa ada yang mulai lockdown nasional. Indonesia masih PPKM, mudah-mudahan bisa seimbangkan antara kesehatan dan ekonomi," kata Oke.

Saat ini pemerintah berharap agar tren pemulihan ekonomi nasional bisa terus berlanjut. Kontraksi selama 2020 hingga awal 2021 ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan kebijakan menghadapi pandemi Covid-19.

Pemerintah Dorong UMKM Manfaatkan Fasilitas Perhotelan untuk Jual Produk

Kementerian Perdagangan bersama sejumlah pihak berkolaborasi untuk meningkatkan permintaan produk UMKM, salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas perhotelan, jasa akomodasi dan pemberian layanan perbankan.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, Dadang Solihin mengatakan, kolaborasi tersebut sangat penting dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan permintaan dan pemberdayaan produk dalam negeri. Sebab UMKM memegang peranan penting dalam dan menjadi strategi utama dalam ketahanan perekonomian nasional.

"UMKM dalam kegiatan perekonomian punya peran penting dan strategis. Utamanya untuk menjaga ketahanan ekonomi," kata Dadang dalam acara: Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan, Jasa Akomodasi, dan Pemberian Layanan Perbankan di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (31/5).

Dia menjelaskan, UMKM menjadi pilar utama dan menyumbang besar terhadap PDB negara, baik di skala nasional maupun daerah. Alasannya, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan dianggap sebagai katup pengaman negara.

"Bisa dilihat dari indikasinya yang mampu menyediakan lapangan usaha dan mampu menampung tenaga kerja, makanya UMKM ini disebut juga katup pengaman," kata dia.

Selain itu, dari sisi ketahanan usaha, pelaku UMKM memiliki daya tahan yang kuat. Tidak sedikit dari mereka yang masih bisa bertahan dan bangkit di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hanya saja, masalah utama UMKM terletak pada kualitas produk dan pengemasan yang kalah saing dengan industri besar. Mereka juga terhambat akses pemasaran produk yang jangkauannya masih terbatas.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali
Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Realisasi APBD: Masih 31 Persen Kecil Sekali

Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN
Perputaran Uang Makin Kering, Jokowi: Jangan-Jangan Banyak Dipakai untuk Beli SBN

Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Singgung Serapan Anggaran Produk Dalam Negeri Masih Kecil: Kabupaten dan Kota Hanya 41%
Jokowi Singgung Serapan Anggaran Produk Dalam Negeri Masih Kecil: Kabupaten dan Kota Hanya 41%

Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil

Baca Selengkapnya
Jokowi: Sekarang Era Digital, Pemasaran Produk Jangan Konvensional
Jokowi: Sekarang Era Digital, Pemasaran Produk Jangan Konvensional

Saat ini ada 19 negara sedang melakukan pembatasan atau restriksi perdagangan karena perang konvensional dan perang dagang.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Kita Butuh Investasi Rp1.650 Triliun di 2024
Presiden Jokowi: Kita Butuh Investasi Rp1.650 Triliun di 2024

Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.

Baca Selengkapnya
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit
Banyak Bupati Belanja Produk Impor Pakai Uang Negara, Jokowi: Kumpulkan Uang Itu Sangat Sulit

Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

Baca Selengkapnya
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
Realisasi Penyerapan Anggaran Baru 31 Persen, Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD

Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.

Baca Selengkapnya
Ekspor Harus Tumbuh 9,6 Persen untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Ekspor Harus Tumbuh 9,6 Persen untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Sektor ekspor akan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Baca Selengkapnya
Ini Usulan Ketua Banggar DPR RI untuk Kebijakan Fiskal 2025
Ini Usulan Ketua Banggar DPR RI untuk Kebijakan Fiskal 2025

Ketua Banggar, Said Abdullah, berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen.

Baca Selengkapnya
Ada Belanja Pemilu, Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,1 Persen di 2023
Ada Belanja Pemilu, Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Tumbuh 5,1 Persen di 2023

Aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Baca Selengkapnya
Tahun Depan, Jokowi Harap Tingkat Pengangguran Dapat Ditekan 4,5 hingga 5 Persen
Tahun Depan, Jokowi Harap Tingkat Pengangguran Dapat Ditekan 4,5 hingga 5 Persen

Angka pengangguran di Indonesia merupakan angka kedua tertinggi di negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya