Kemendag: KPK sudah akui kualitas dwelling time lebih baik

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Inspektorat Jenderal Karyanto Suprih mengaku bingung dengan tuduhan penyuapan yang dilakukan pihaknya. Dia juga tidak terima Kemendag dituding kerap memuluskan proses pengeluaran peti kemas di Pelabuhan dengan meminta sejumlah uang.

Karyanto memastikan semua proses di Kemendag berjalan secara transparan. "Saya enggak ngerti maksudnya calo. Di terminologi kita enggak ada calo. Informasi untuk pengurusan perizinan itu transparan," kilah Karyanto di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).

Karyanto menyebut, proses perizinan yang dilakukan Kemendag sudah mendapatkan pengakuan secara integritas dari lembaga antirasuah KPK, Ombudsman dan lembaga lainnya. Proses bongkar muat sekarang dinilai jauh lebih baik.

"Saya sampaikan ada survey integritas KPK di tahun 2014 dan pelayanan publik kita dapat nilai 70 lebih ini masih baik. Dari Ombudsman juga kami mendapat pengakuan baik," kilahnya.

Karyanto menambahkan dengan adanya proses perizinan secara online saat ini justru mempermudah para importir dan eksportir dalam memperoleh izin. Dengan begitu, Karyanto menilai seharusnya proses tersebut tidak rawan tindak korupsi.

"Harusnya tidak (rawan korupsi) karena kan sudah online. Sekarang juga sudah jalan, sudah ada 100 lebih perizinan online di lantai 2 unit pelayanan," pungkasnya.

Sebelumnya, Penyidik Polda Metro Jaya menggeledah ruang kerja Direktorat Jenderal Perdagangan luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dwelling time atau waktu bongkar muat kapal di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam kasus itu, sudah empat orang menjadi tersangka dan salah satunya adalah pejabat Kemendag.

Menanggapi penggeledahan itu, Inspektur Jenderal Kemendag Karyanto Suprih mengatakan pasca-penggeledahan pihaknya membebastugaskan empat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. "Empat pejabat dibebastugaskan," ujar Karyanto.

Karyanto menambahkan, pembebastugasan tersebut dilakukan guna mendukung proses pemeriksaan yang tengah dilakukan pihak kepolisian. "Kita juga dukung semua proses yang dilakukan pihak kepolisian dan kami percaya pada profesionalisme kepolisian atas kasus ini," tuturnya.

Keempat pejabat tersebut, lanjut Karyanto, yakni Dirjen, pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV yang berkaitan. "Jadi pejabat struktural saja, ada 4 orang," ucapnya.