Kemendag pastikan larangan ekspor CPO ke Uni Eropa tidak diskriminatif

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, kebijakan Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak kelapa sawit beserta turunannya pada 2030 tidak diskriminatif. Kebijakan tersebut tertuang dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

Untuk itu, pihaknya masih mempelajari kebijakan RED II yang menggeser waktu pelaksanaan impor minyak sawit beserta turunannya dari 2021 menjadi 2030 oleh Uni Eropa.

"Tentang sikap kita terhadap RED II di Uni Eropa. Kita masih mempelajari, kita sudah paham bahwa face out palm oil dari 2021 sudah bergeser ke 2030," kata Oke, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6).

Menurut Oke, pemerintah jeli menyikapi kebijakan tersebut. Sebab, di waktu yang sama juga dilaksanakan pengurangan impor minyak nabati. Dia memastikan agar tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Jadi yang pertama itu yang diarahkan pak menteri jangan sampai itu hanya palm oil, tapi sifatnya harus tidak diskriminatif, artinya semua vegetable oil," tuturnya.

Oke mengungkapkan, jika dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan impor minyak sawit terdapat diskriminasi yaitu hanya minyak sawit saja yang dibatasi dan minyak nabati tidak mendapat perlakuan yang sama, maka Pemerintah Indonesia siap mengajukan gugatan.

"Tahap pertama yang kita pastikan manakala terjadi diskriminasi, kita lakukan dulu secara normatif kita gugat, apakah itu nanti mau retaliasi atau apa itu cerita lain," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com