Follow
Kemendag tak mau disalahkan beras plastik beredar di masyarakat
Merdeka.com - Fakta beredarnya beras palsu yang dioplos dengan plastik dan meresahkan masyarakat, seolah menampar wajah pemerintah yang seharusnya menjaga kebutuhan pokok dari segala bentuk praktik kecurangan.
Namun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mau dibilang kecolongan sekaligus tak mau disalahkan atas beredarnya beras yang dioplos dengan plastik. Apalagi diduga beras tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal.
Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo menuturkan, ketika sebuah komoditas impor sudah masuk ke pelabuha hingga beredar di pasar, itu bukan sepenuhnya tanggung jawab Kemendag, tapi juga kementerian dan lembaga lain.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa saja yang diekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun. Wapres mengaku bersyukur karena sejauh ini sektor pertanian mampu membuktikan diri sebagai penopang ekonomi disaat pandemi serta memenuhi komoditas dalam negeri dan ekspor secara baik.
"Karena pangan ini ada pangan olahan dan segar, ini (beras) pangan segar dan kita bersinergi dengan kementan, sementara pangan olahan oleh BPOM, nah inilah maka pengawasannya ada tiga. Yang di Pelabuhan juga tidak bisa melakukan pengawasan di pasar," kata Widodo di Jakarta, Selasa (19/5).
Widodo tidak menampik sulitnya mengendus asal muasal beras oplosan plastik karena diduga kuat masuk secara ilegal.
"Kalau memang masuknya lewat impor yang tidak sesuai ketentuan memang sulit mendeteksinya, ini yang sedang kita telusuri bersinergi dengan kementerian lainnya," tegasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Sur
Baca Selengkapnya
KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya
Kemendag sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
Baca Selengkapnya
Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya
Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya Ditjen Bea Cukai yang berurusan dengan barang impor.
Baca Selengkapnya
Kemenperin mengaku memahami permasalahan teknis yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan kebijakan.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif buka suara terkait puluhan ribu kontainer yang tertahan di sejumlah pelabuhan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Bulog diwajibkan bayar denda hingga Rp350 M
Baca Selengkapnya
Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk memberikan relaksasi pada 7 komoditas yang mengalami kendala impor
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menegaskan, penerbitan pertek di pihaknya tidak mengalami kendala.
Baca Selengkapnya