Kemendag temukan 3 kontainer tekstil diduga produk impor ilegal

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK kini gencar melakukan razia terhadap peredaran barang impor ilegal. Kementerian Perdagangan bahkan telah bersinergi dengan Bea Cukai dan Mabes Polri guna memberangus produk impor ilegal ini.

Kementerian Perdagangan menyisir peredaran barang ilegal khususnya di wilayah rawan penyelundupan seperti Surabaya, Kalimantan tengah, Sulawesi, Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, dan Teluk Nibung.

"Sebenarnya kan pemeriksaan adanya di pelabuhan, tapi kita tetap akan melakukan pengawasan terhadap titik titik daerah yang rawan penyelundupan," ujar Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo di Jakarta, Selasa (27/10).

Widodo menyebut saat ini pihaknya menemukan 3 kontainer produk tekstil yang dicurigai sebagai barang ilegal. Namun dia enggan menyebutkan nama importir yang dicurigai melakukan penyelundupan.

"Nanti kalau ketahuan kita akan serahkan urusannya dengan pihak Bea Cukai dan juga namanya akan kita publikasikan" jelas Widodo.

Widodo juga menanggapi aksi pedagang elektronik yang menutup toko mereka sebagai bentuk protes adanya razia yang saat ini gencar dilakukan. "Sebenarnya kalau mereka tidak menjual barang barang yang ilegal untuk apa takut. Kita juga akan terus melakukan pengawasan terhadap importir importir nakal," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merasa geram banyaknya produk impor ilegal membanjiri pasar dalam negeri. Kondisi ini diyakininya dapat mematikan para pengusaha. Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan dianggap Jokowi menjadi pemain penting dari banyaknya barang impor ilegal masuk ke Indonesia.

Jokowi bahkan sudah mengetahui modus yang digunakan untuk memasukkan produk ilegal itu. Pelabuhan menjadi sorotan pemerintah guna mencegah masalah tersebut.

"Di pelabuhan, saya sudah mendengar bahwa ada banyak modus yang dilakukan, baik dalam penyelundupan bea masuk, PPh maupun PPn. Saya kira di sini ada tiga pihak yang bekerja sama, yang pertama importir, yang kedua tentu saja pengusaha pengurusan jasa, yang berkaitan dengan kepabeanan dan yang ketiga oknum. Terutama oknum bea cukai," kata Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin ratas di Istana, Jakarta, Senin (12/10). (mdk/idr)