Follow
Kemendagri: Ada Pemda alokasikan 78 persen belanja untuk gaji PNS
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan saat ini masih terdapat daerah yang memiliki anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga 78 persen dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini yang menjadi penyebab minimnya pembangunan di daerah.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan kecilnya biaya pembangunan infrastruktur disebabkan adanya amanat lain pengeluaran wajib yang diatur oleh undang-undang. Seperti pendidikan dan kesehatan.
"Perilaku belanja daerah 20 persen sudah dibelanjakan untuk pendidikan itu diatur dalam undang-undang. Sedangkan 10 persen untuk kesehatan maka sudah 30 persen. Kalau lihat porsi belanja pegawai rata-rata yang kami temukan masih terdapat kabupaten kota itu 50 persen sampai 78 persen untuk gaji pegawai," terangnya dalam Diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah Mandek? di Bakoel Coffe, Jakarta, Sabtu (27/2).
-
Apa saja yang menjadi penyebab tingginya pengangguran di kalangan pemuda? Puteri menyebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya pengangguran di kalangan pemuda, seperti kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga. Hingga, persoalan kurang sinkronnya antara pendidikan dan permintaan industri atau skill mismatch yang membuat waktu tunggu dalam mencari kerja menjadi lebih lama.'Dimana, akhirnya, mereka beralih ke sektor informal. Ini juga terkonfirmasi dari data BPS yang menyebut pekerja informal dari kalangan Gen Z mencapai 10,89 juta orang,' katanya.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Kenapa gaji guru di Indonesia rendah? Pertimbangannya, pendapatan yang dianggap tidak cukup mensejahterakan kehidupan.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Maka dari itu, Pemerintah Jokowi-JK tengah melakukan percepatan infrastruktur dengan diterbitkan Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Kini Kemendagri juga tengah merancang Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mempermudah kerja sama antara Pemda dengan swasta atau badan daerah sesuai dengan amanat Perpres Nomor 38 tahun 2015. Harapannya percepatan pembangunan infrastruktur dapat tercapai.
"Saya sudah bekerja (membuat Permen tersebut) dan saya sudah lapor ke menteri (Tjahjo Kumolo) terkait peraturan menteri itu. Bahkan harapannya bulan depan sudah bisa kita siapkan dengan Kemenkeu, Kemenko dan usaha. Alhamdulillah kita membuat trobosan untuk hambatan investasi di daerah karena terbatas terkendala masa jabatan kepala daerah, dalam permen ini kami atur," tegasnya.
Namun Dony mengingatkan, walaupun telah mendapatkan lampu hijau dalam kerja sama ini bukan berarti tidak ada pengawasan. Pemerintah akan melihat kewajaran harga dari satu program pembangunan infrastruktur, baru setelah itu akan dilakukan dengan lelang.
"Jadi kalau ada pembangunan infrastruktur 5 tahun atau 30 tahun dikerjakan oleh swasta, intinya pemda tinggal angsur," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat.
Baca Selengkapnya
Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.
Baca Selengkapnya
Gaji dan THR PNS Habiskan Anggaran Rp70 Triliun, Naik dari Tahun Lalu yang Hanya Rp49 Triliun
Baca Selengkapnya
Keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan seleksi PPPK tidak bersamaan dengan CPNS 2024.
Baca Selengkapnya
Tak hanya ke PNS, pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
Total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca Selengkapnya
Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya