Kemendes Revisi Target Penerima BLT Dana Desa dari 12 Juta jadi 8 Juta KPM
Merdeka.com - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar merevisi target Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT DD) yang awalnya sekitar 12 juta KPM menjadi 8 juta KPM. Revisi dilakukan berdasarkan hasil realisasi di lapangan saat ini.
"Saya ingin menyampaikan juga ada revisi terkait target capaian BLT dana desa berdasarkan fakta lapangan," kata Abdul dalam Konferensi pers virtual update Penyaluran BLT dana Desa, Rabu (27/5).
Dia menjelaskan dari yang semula simulasi awal BLT Dana Desa selang pagu Dana Desa yang Rp0-800 juta dengan jumlah 21,778 desa, yang Pagu dana desanya Rp2 triliun. Apabila 25 persen dari Pagu Dana Desa itu digunakan, maka akan diperoleh BLT Dana Desa senilai Rp500 miliar yang bisa disalurkan untuk 281.166 Kepala Keluarga (KK) miskin.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
-
Bagaimana perangkat desa di Kutim mendapat kenaikan gaji? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
Kemudian desa dengan selang pagu dana desa Rp800 juta-Rp1,2 miliar, jumlah desanya ada 42,362 desa, dengan pagu dana desa yang tersedia berjumlah Rp49 triliun, maka 30 persen dari Pagu dana desa yang digunakan diperoleh Rp 14 triliun yang bisa disalurkan untuk 8,2 juta KK miskin.
Lalu bagi selang pagu dana desa di atas Rp1,2 miliar, dengan jumlah 10.813 desa, pagu dana desanya Rp19 triliun, maka Pagu dana Desa untuk BLT yang dipakai sebesar 35 persen, sehingga BLT dana desa yang digunakan Rp6,7 triliun yang bisa disalurkan untuk 3,7 juta KK.
"Maka seluruhnya ketemu KK penerima manfaat BLT sejumlah 12,347,160 juta KK. Itu simulasi awalnya begitu. Tetapi dalam perjalanan kita temukan angka yang real berbeda, misalnya sampai saat ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 4.992.025 itu setara 40 persen dari total target hasil simulasi, setara dengan 12,347,160 juta KPM," jelasnya.
Penyaluran BLT
Sedangkan desa yang sudah menyalurkan BLT sebanyak 47.030 desa setara dengan 62 persen dari total 74.953 desa, Maka dari dua hal itu dicari capaiannya KPM atas desa yang tersalur itu sama dengan 40/62 diperoleh angka 65 persen, artinya desa cenderung menggunakan 65 persen dari batas maksimal.
"Kan simulasi tadi sesuai batas maksimal nah ini ternyata lapangannya 65 persen dari batas maksimal. Misalnya BLT untuk Rp800 juta hingga Rp1,2 M pagu maksimalnya Rp14 triliun dari data yang di lapangan 65 persen, berarti 65 persen dari Rp14 triliun itu yang real terpakai di lapangan," jelasnya.
Abdul mengatakan memang cukup tertangani permasalahan kemiskinan dampak covid-19. Sehingga BLT Dana Desa yang 100 persen itu tak terpakai.
Dengan demikian apabila mengambil kondisi lapangan hari ini, dengan capaian dari 62 persen dari total desa yang sudah menyalurkan atau 74 persen dari dana yang sudah siap di desa, maka simulasi proyeksi target penerima manfaat itu adalah 65 persen dari KPM.
"Maka dimungkinkan BLT dana desa akan menyasar 8 juta KPM, tidak 12 juta," ujarnya. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, yang mengharuskan ada revisi target.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga bertanya secara langsung kepada warga desa Eretan, apakah bansos ingin diperpanjang atau tidak.
Baca SelengkapnyaBLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaBLT tersebut akan disalurkan selamanya 3 bulan, mulai Januari hingga Maret.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, BLT Rp400.00 akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada November dan Desember 2023.
Baca SelengkapnyaSalah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras.
Baca SelengkapnyaDatabase penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi.
Baca SelengkapnyaBLT khusus akibat dampak El Nino ini dimulai sejak September, dan akan berakhir pada Desember.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram dari Cadangan Beras Pemerintah tahap dua kepada sebanyak 22 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaJumlah penerima bantuan pangan beras di wilayah Jakarta Barat terdapat 67.000 KPM, Jakarta Pusat 41.000 KPM.
Baca Selengkapnya