Kemenhub Akui Sulit Bujuk Pihak Swasta Bangun Proyek Kementerian
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono membeberkan alasan di balik terkendalanya beberapa proyek dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan kementeriannya. Salah satunya yakni keterbatasan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kita semua tahu bahwa APBN sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur sangat besar," katanya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Menara Kadin Indonesia, Rabu (20/3).
Djoko mengatakan, kendala lain yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan yakni masih sulit dalam meyakinkan kepada pihak swasta. Oleh karenanya, pihaknya akan terus belajar dan mencontoh kementerian lainnya yang telah lebih dulu melakukan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana Kemnaker mengatasi kendala MoU? “Alhamdulillah atas kerja sama seluruh pihak terkait bersama-sama dengan kami Kementerian Ketenagakerjaan RI, yaitu rekan-rekan dari Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, para pengusaha dari KADIN dan APINDO, serta tentu saja dukungan dari Pemerintah Australia, pembahasan review MoU ini dapat terselesaikan,“ ucapnya.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
"Memang KPBU prosesnya akan panjang di sana dilalui semuanya. Kami terus melakukan belajar dari PUPR dan segala macam apa yang bisa dilakukan. Kemudian saat ini kita sedang berusaha merayu-merayu kalangan swasta untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur itu. APBN sendiri sekitar 40 persen dari kebutuhan dana," jelasnya.
Djoko menambahkan, dengan bujuk rayu yang dilakukan pihaknya maka tidak menutup kemungkinan pengerjaan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan, semuanya akan dilakukan dengan skema KPBU ini. Dengan begitu, diharapkan tidak akan membebankan khas negara.
"Memang yang menjadi salah satu harapan besar kami (itu). Sekarang yang sedang diangkat di berbagai sektor dan berbagai negara dunia adalah skema KPBU. Nantinya dengan KPBU ini tentu kita agak bisa leluasa menggunakan sumber daya yang kita miliki," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.
Baca SelengkapnyaProyek Tol Getaci sendiri ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) solicited.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meniru Presiden pertama RI Soekarno saat membangun IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca SelengkapnyaSaat berbicara di depan para CEO, Presiden lantas meminta maaf kepada Menteri BUMN Erick Thohir
Baca SelengkapnyaProyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaPria yang akrab disapa Yongki ini menyebut, ongkos pengerjaan Tol Dalam Kota Bandung tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN.
Baca Selengkapnya"Banyak kita mendapatkan masukan di antaranya membuat koalisi instansi jalan."
Baca Selengkapnya