Follow
Kemenhub Beberkan Pentingnya Regulasi Ojek Online
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Barat Budi Setyadi, menyatakan perhatian mengenai pentingnya mengeluarkan regulasi ojek online sebagai sarana transportasi konvensional.
"Terkait aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan para pengemudi ojek online, kami pun tidak dapat melakukan apa-apa karena belum ada UU maupun regulasi apapun yang mengatur ojek online sebagai sebuah moda transportasi konvesional," ungkap Dirjen Budi dalam acara 'Road Safety gor Women: Perempuan, Ayo Berkendara Aman', di Kantor Go-Jek, Jakarta, Selasa (27/11).
Pihak Kemenhub sendiri telah menyampaikan kepada aliansi-aliansi sepeda motor kalau ada perencanaan dalam pembuatan UU mengenai hal tersebut dan telah mendiskusikannya kepada beberapa perguruan tinggi, namun mengenai pembuatannya sebagai UU itu tergantung dengan DPR.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa itu ojek? Mengutip dari Jurnal Ojek dari Masa ke Masa Kajian secara Manajemen Sumber Daya Manusia karya Neneng Fauziah, mengatakan bahwa istilah ‘ojek’ berasal dari kata ‘obyek’.
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
"Sampai sekarang pun kami belum dapat mengatakan kapan UU dapat terealisasikan, karena keputusan dan pembuatan ada pada DPR khususnya Komisi V. Apalagi, sekarang menjelang pemilu 2019, ada kemungkinan dihold sampai 2019," tuturnya.
Kemenhub menganggap bahwa adanya regulasi terhadap kendaraan sepeda motor sebagai moda transportasi konvensional menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat 75 persen kecelakaan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sepeda motor.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca Selengkapnya
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca Selengkapnya
Negara seharusnya tidak absen dalam pembuatan regulasi untuk menyejahterakan ojek online.
Baca Selengkapnya
Sebab, ojol yang merupakan bagian dari pekerja tidak tetap atau gig sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.
Baca Selengkapnya
Ribuan driver ojek online demo mendesak adanya aturan jelas mengenai tarif bagi pengguna jasa agar aplikator bertindak sewenang-wenang.
Baca Selengkapnya
Ini sekaligus membantu pemerintah menurunkan emisi karbon.
Baca Selengkapnya
Menteri UMKM Maman menyatakan pemerintah ke depan tetap memberi alokasi khusus kepada para pengemudi ojek online atau ojol agar bisa menggunakan BBM subsidi
Baca Selengkapnya
Pembelian BBM subsidi untuk transportasi umum dapat ditentukan berdasarkan jenis pelat kendaraan, yakni pelat berwarna kuning.
Baca Selengkapnya
Pengguna ojek online (ojol) untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksi ojol.
Baca Selengkapnya
Dalam tuntutannya ojol meminta pihak pemerintah untuk membuat undang-undang perihal hubungan kerja antara pihak ojol dengan perusahaan aplikasi.
Baca Selengkapnya
Igun menilai rencana pencabutan BBM subsidi tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
Baca Selengkapnya
Menteri UMKM, Maman Andurrahman, menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memastikan keadilan.
Baca Selengkapnya