Kemenhub dan Pemerintah Timor Leste Gelar Kerja Sama Selatan Selatan

Merdeka.com - Republik Demokratik Timor Leste masuk dalam 3 besar skala prioritas Pemerintah Republik Indonesia dalam mengimplementasikan skema Kerjasama Selatan Selatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BSDMP), M. Yugihartiman, pada sambutannya saat membuka penyelenggaraan Diklat Kerjasama Selatan Selatan (KSS) Integration Urban Transport Policy-Making, Planning and Management for The Developing World, di Prime Plaza Hotel, Sanur, Bali, Senin (3/12).

"Oleh karena itu, kami dengan suka cita mengundang Pemerintah Timor Leste untuk mendiklatkan para pengampu kebijakan di bidang Transportasi Darat khususnya untuk mengikuti diklat ini," ungkap M. Yugihartiman yang akrab disapa Yugi.

Kerja Sama Selatan Selatan ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk berperan di kancah Internasional dalam mencapai target Pembangunan Nasional, setelah sebelumnya status Indonesia meningkat dari negara berkembang menjadi Middle Income Country (MIC) dan anggota G-20.

"Salah satu cara yang ditempuh adalah memberdayakan peran Indonesia sebagai negara pemberi bantuan kepada negara berkembang melalui kebijakan Kerja Sama Selatan Selatan (KSS)," Ungkap Yugi.

Diklat yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali ini diikuti 17 orang peserta yang berasal dari Kantor Transportasi Republik Demokratik Timor Leste, 2 Orang Dishub Kabupaten Malaka, 2 orang dari Dishub Atambua, 2 orang dari Dishub Timor Tengah Utara (TTU), 1 orang dari Dishub Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan 1 orang dari Dishub Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Maksud diselenggarakan diklat ini yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan para peserta khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga para peserta nantinya mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam mengembangkan sistem transportasi yang selamat, tertib, lancar dan nyaman," Ungkap Yugi.

Selain itu Yugi juga menambahkan bahwa Diklat ini diselenggarakan untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mampu melakukan perencanaan dan penerapan kebijakan jaringan Transportasi Jalan serta Pengelola Sistem Transportasi Jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan efesiensi transportasi.

"Sehingga kondisi di daerah perbatasan Timor Leste dan Indonesia bisa tercipta keharmonisan dan kemudahan (sinkronisasi) sistem transportasi yang dapat menunjang kehidupan ekonomi kedua negara," tambah Yugi.

Menanggapi hal tersebut di atas, Direktur Nasional Perhubungan Darat Timor Leste, De Rosario Natalino, yang hadir mewakili Pemerintah Timor Leste mengungkapkan apresiasi terhadap kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan melalui BPPTD Bali.

"Kami atas nama pemerintah Timor Leste dalam hal ini Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perhubungan di mana melalui Nota Diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili telah mengundang para pegawai kami yang berjumlah 17 orang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kebijakan transportasi mulai hari ini tanggal 3 sampai tanggal 7 Desember nanti," ungkap De Rosario.

Selain itu De Rosario berpesan kepada para peserta diklat untuk dapat mempergunakan waktu yang singkat dengan cermat dan betul-betul memperhatikan materi pelatihan yang diberikan agar dapat diterapkan nantinya di Republik Timor Leste.

"Saya minta kepada teman-teman baik dari Timor Leste maupun teman-teman dari NTT karena waktu satu minggu ini merupakan waktu yang sangat singkat, untuk itu diminta untuk mengikuti materi-materi yang disampaikan dengan cermat dan betul-betul agar materi yang teman-teman peroleh baik dalam kelas ini maupun di lapangan nanti bisa bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang atau bagi teman-teman dari Timor Leste setelah pulang dari tempat ini saya harapkan agar bisa kita lakukan," Pesan De Rosario.