Kemenhub ingin semua angkutan umum gunakan e-ticketing untuk berantas calo
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendorong semua perusahaan angkutan umum di Indonesia untuk terus melakukan pembenahan internal. Hal itu guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam berbagai aspek.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi meminta agar perusahaan angkutan umum tidak membiarkan kendaraan beroperasi dalam keadaan tidak laik.
"Tahun depan semua perusahaan angkutan umum harus ber-AC. Karena begitu kita memperbaiki pelayanan, yang menikmati adalah masyarakat sebagai konsumen. Kita harus berikan pelayanan terbaik pada masyarakat," kata Budi dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (22/12).
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta dihapus? Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
-
Kenapa BRT Trans Jateng dipindahkan ke Terminal Kutoarjo? Dengan pengalihan tersebut, calon penumpang mendapat tempat yang lebih representatif.
-
Bagaimana Transjakarta dihapus dari aset? Setelah Bus Transjakarta dihapus dari aset Pemprov DKI, artinya armada tersebut sudah selesai secara administrasi.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Selain itu Budi juga mengatakan bahwa pemerintah mendorong program e-ticketing untuk Perusahaan Otobus (PO). Sehingga ke depan di terminal tidak ada lagi penjualan tiket. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir keberadaan calo. Sebab selama ini masih banyak calo tiket berkeliaran di terminal-terminal.
"Tahun depan ada 40 terminal kita anggarkan Rp 2 miliar untuk diperbaiki prasarana dan fasilitasnya," jelasnya.
Terkait dengan pemeriksaan kelaikan kendaraan, tambahnya, dari hasil ramcek 60 persen tidak memenuhi syarat. Hal ini diharapkan menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan angkutan umum untuk lebih konsen pada aspek keselamatan.
Untuk diketahui sejak tahun 2016, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub telah mencanangkan Bus Pelopor Keselamatan bekerjasama dengan Korlantas Polri, DPP Organda dan PT Jasa Raharja. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat tercipta sebuah standarisasi terukur terhadap kualitas layanan yang harus dimiliki oleh perusahaan angkutan umum, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap jasa transportasi bus.
Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih jasa angkutan umum yang aman, nyaman, dan dapat memenuhi keinginan pelanggan dalam bertransportasi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menhub Budi: Pembelian Tiket Kapal Laut Secara On The Spot Tak akan Dilayani
Baca SelengkapnyaDia ingin mengurangi pembelian tiket secara kolektif.
Baca SelengkapnyaSaat ini moda transportasi pesawat sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaDengan adanya jual-beli tiket mudik ini bisa mengambil kesempatan orang lain yang benar-benar membutuhkan untuk pulang ke kampung halaman dengan gratis.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaPenumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.
Baca SelengkapnyaTantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menggelar mudik gratis agar masyarakat tidak pulang kampung menggunakan sepeda motor.
Baca SelengkapnyaIni sekaligus membantu pemerintah menurunkan emisi karbon.
Baca SelengkapnyaBudi menyebut, hal pertama yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan adalah terkait lingkungan dalam pembangunan transportasi.
Baca SelengkapnyaTiga Calon Gubernur DKI memaparkan ide dan gagasan mereka menyikapi persoalan tingginya polusi di Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca Selengkapnya