Follow
Kemenhub: KPPU Sedang Investigasi Kasus Monopoli Tol Laut
Merdeka.com - Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko menyebut bahwa kasus monopoli tol laut sedang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Menurut Wisnu, monopoli tol laut terjadi pada kegiatan perdagangannya, bukan pada transportasinya.
"Kita prinsipnya, monopoli itu terjadi pada kegiatan perdagangannya, kalau transportasinya kan tinggal mengangkut," ujar Wisnu di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Bagaimana Menteri Trenggono memanfaatkan kapal ilegal? Sebaliknya, Menteri Trenggono lebih memilih memanfaatkan kapal ikan asing ilegal untuk kepentingan negara. Meski demikian, KKP akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam pemanfaatan kapal ikan asing ilegal. 'Jadi nggak seperti itu, kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi tentu kita koordinasi juga. Memanfaatkan ini kan termasuk barang apa, apakah barang sitaan, atau apaa, ada roll of the game yang harus kita penuhi juga,' bebernya.
-
Dimana kapal transit? Pukul 14.09, kapal feri tiba di Pelabuhan Tarebung, Pulau Sapudi. Di pulau ini, kapal akan transit selama satu jam.
-
Kenapa tarif tol didiskon? Diskon tarif tol untuk menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas pemudik di ruas jalan tol, yang sudah mengalami peningkatan harian ke arah Tran.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Kenapa Kemendag membuat aturan tentang perdagangan daring dan luring? 'Itulah gunanya sesuatu itu ditata dan diatur agar semua bisa berkembang dengan baik. Beberapa hari yang lalu di Semarang, Jawa Tengah, sudah mulai ada geliat perdagangan sehingga pedagang sudah mulai tersenyum,'
-
Mengapa Tol Cisumdawu penting bagi Bandara Kertajati? Ruas jalan bebas hambatan ini ditujukan untuk mendukung operasional Bandar Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Saat ini, KPPU tengah menjalankan investigasi untuk mengungkap kasus monopoli tol laut ini. Pihaknya juga tengah menunggu hasil investigasi tersebut.
Kemenhub Lakukan Perbaikan
Meski demikian, Kemenhub akan lakukan perbaikan agar resiko monopoli tol laut bisa ditekan ke angka yang lebih kecil. Salah satunya dengan melakukan digitalisasi.
"Kita akan perbaiki (tol laut untuk meminimalisir praktik monopoli) dari digitalisasi," ungkap Wisnu.
Beberapa waktu lalu, Kemenhub menggandeng Gojek agar pemesanan kontainer jadi lebih mudah dan transparan. Selain itu, pembagian muatan akan lebih adil kepada shipper (pengirim) yang ada di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP).
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sebelumnya, KPK berencana melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelundupan 5 ton ore nikel dari Indonesia ke Tiongkok.
Baca Selengkapnya
Mandat monopoli avtur oleh Pertamina dilindungi oleh BPH Migas.
Baca Selengkapnya
KPPU menemukan adanya bukti awal atas dugaan praktik monopoli.
Baca Selengkapnya
Budi menegaskan pentingnya pengelolaan avtur yang dilakukan secara multi-provider, seperti yang diterapkan di negara lain.
Baca Selengkapnya
Menhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca Selengkapnya
Dengan harga yang tidak berbeda jauh, masyarakat Indonesia justru lebih memilih berlibur ke luar negeri dibanding wisata domestik.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya Ditjen Bea Cukai yang berurusan dengan barang impor.
Baca Selengkapnya
Dengan menjadi komersial, maka trayek tol laut nantinya akan banyak meskipun berjarak pendek.
Baca Selengkapnya
Biaya penerbangan domestik jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya penerbangan internasional atau ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Kemendag sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
Baca Selengkapnya
Pembelian armada itu semestinya untuk mengatasi masalah penumpukan di pelabuhan.
Baca Selengkapnya
Kemenperin menegaskan tak ada keluhan dari pelaku usaha terkait menumpuknya kontainer di pelabuhan.
Baca Selengkapnya