Kemenhub Minta Anies Evaluasi Kebijakan Pengurangan Armada TransJakarta

Merdeka.com - Kebijakan mengurangi armada bus TransJakarta dan yang diputuskan Gubernur Anies Baswedan, terkait pencegahan penularan virus corona atau covid-19 ternyata berdampak terhadap penumpukan penumpang di halte-halte.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.

"Saya harap baik Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi antrean penumpang Transjakarta dan mencegah kumpulan massa di halte. Untuk penentuan keputusan daerah seputar angkutan umum juga saya minta berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan," ujar Budi dalam keterangannya, Senin (16/3/).

Dia menuturkan, memang ada niat baik dalam kebijakan tersebut. Akan tetapi, jika melihat kerumunan tadi pagi sangat kontraproduktif.

"Namun tadi pagi terjadi antrean cukup panjang di halte TransJakarta. Oleh karena itu saya mengimbau kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa dengan adanya kerumunan masyarakat di halte kita menghindari bahwa dengan kerumunan tersebut juga kontraproduktif dengan apa yang sedang kita lakukan.Jadi artinya kerumunan itu terjadi karena frekuensi kendaraan dikurangi dan kemudian headwaynya menjadi lebih panjang," jelas Budi.

Dia berharap, antrean seperti itu dapat dicegah. Dirinya pun menyarankan adanya penambahan armada.

"Berarti harus ada penambahan frekuensi bus Transjakarta. Dengan penambahan frekuensi artinya kita akan memperpendek headway. Dan dengan pembatasan operasi mulai dari pukul 06.00 sampai 18.00 kita harapkan juga untuk masyarakat dapat menyesuaikan untuk pulang ke rumah masing-masing," ungkap Budi.

Tetap Layani Penumpang

Dia juga berharap Pemprov DKI Jakarta untuk tetap melayani masyarakat meskipun terjadi penumpukan di halte.

"Kita harapkan operator, Pemprov DKI Jakarta, maupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat mengatur jalannya antrean itu sehingga masyarakat tidak menumpuk di 1 halte. Kita harapkan perubahan dengan penambahan frekuensi bus ini dapat kita lakukan segera dan diterapkan seterusnya sehingga apa yang terjadi tadi pagi tidak terulang pada hari berikutnya," jelas Budi.

Dia menekankan bahwa pada kondisi saat ini, angkutan umum tidak harus beroperasi dalam kondisi penuh.

"Kalau penumpang sudah mencapai 50 persen dalam satu armada, maka sudah harus jalan. Kami sebagai Pemerintah berharap untuk pencegahan Covid-19 butuh kerja sama semua pihak, kita harus kompak," tukasnya.

Dia pun meminta bagi operator kendaraan bus, kapal penyeberangan, termasuk operator dermaga dan terminal memperketat pemeriksaan kesehatan.

"Kami imbau untuk memperketat pemeriksaan kesehatan, menyediakan hand sanitizer. Selain itu meminta penumpang kendaraan umum untuk menggunakan masker dan menjaga kapasitas kendaraan agar tidak penuh atau dalam kondisi maksimal. Alat tap on gate, tempat duduk, pintu, jendela hingga pegangan untuk penumpang harus dibersihkan dengan disinfektan baik sebelum dan sesudah beroperasi," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta

Sumber: Liputan6.com