Follow
Kemenhub pantau ponsel pengguna kendaraan umum rekam pola pergerakan
Merdeka.com - Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Perhubungan menggandeng operator telekomunikasi untuk mengetahui pola pergerakan penumpang transportasi umum. Langkah ini untuk membuat strategi pengembangan transportasi sekarang dan masa depan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agus Susanto mengatakan pihaknya akan merekam pergerakan para pengguna transportasi umum melalui telepon genggam mereka.
"Kami jadi bisa tahu pergerakan angka pasti berapa banyak total penumpang transportasi dan kargo (muatan barang) yang di perlukan," katanya.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Gimana cara pemerintah menjaga keselamatan pemudik motor? Melihat animo masyarakat yang tinggi, pemerintah berupaya menjaga keselamatan pemudik motor. Salah satunya dengan menyediakan rest area di sejumlah titik.
-
Bagaimana Korlantas Polri mengantisipasi arus mudik? Untuk berbagai kesiapan pengelolaan terhadap arus mudik dan arus balik, Polri akan mengantisipasi berbagai kegiatan, baik mudik dan balik.Selain itu, kata Slamet, juga mengantisipasi kesiapan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat wisata serta pusat transportasi.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Bagaimana Ditlantas Polda Riau tekan kecelakaan angkutan umum? 'Kita dari Ditlantas Polda Riau akan bersinergi dengan semua stakeholder terkait bagaimana menekan angka kecelakaan di Provinsi Riau yang melibatkan kendaraan angkutan umum baik barang maupun angkutan orang, maka kita hadirkan Program Bulan Angkutan Umum yang kita sebut Bung Selamat,' kata Taufiq.
Agus menegaskan pihaknya menjamin kerahasiaan dari pengguna telepon genggam tersebut. "Pokoknya kami tidak tahu menahu identitas pemilik HP itu, yang kami incar adalah data pergerakan HP kemana-mananya," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenhub mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk mendata dan mengontrol armada bus.
Baca Selengkapnya
Polda Riau mencatat tahun ini kecelakaan cukup tinggi, banyak melibatkan angkutan umum
Baca Selengkapnya
Penggunaan teknologi informasi bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Fenomena ini sebagian besar dipicu oleh populasi Jepang yang menua, di mana semakin banyak pengemudi lanjut usia yang terlibat dalam kecelakaan serius di jalan
Baca Selengkapnya
Korlantas Polri meluncurkan aplikasi Traffic Attitude Record (TAR) dan Face Recognition (FR) untuk memantau perilaku pengendara.
Baca Selengkapnya
Taufiq menilai perlu sinergi sejumlah instansi untuk dapat menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
Baca Selengkapnya
Kegiatan ini akan dilaksanakan selama bulan Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Dengan pemantauan intensif dan pengelolaan standar operasional yang ketat, BUMN berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan angkutan umum.
Baca Selengkapnya
"epanjang itu diperbolehkan atau diizinkan oleh Pemda, maka boleh dipasang di sana," kata Hasyim
Baca Selengkapnya
Untuk saat ini, pihaknya saling berkoordinasi dengan pihak Bawaslu dan Satpol PP setempat untuk melakukan penertiban.
Baca Selengkapnya
Kapolri menyempatkan untuk mengecek fasilitas yang ada di pos terpadu dan pos pelayanan.
Baca Selengkapnya
Seluruh direksi dan operator Transjakarta sudah menandatangani pakta netralitas karena pihaknya merupakan bagian dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya