Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenhub Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Tiket Kereta Subsidi

Kemenhub Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Tiket Kereta Subsidi Rencana Pemindahan Pelayanan Kereta Api Jarak Jauh. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2019 akan berlaku mulai 1 Desember 2019. Meski demikian, pemberlakuan Gapeka 2019 tidak akan berpengaruh pada kenaikan tarif, sehingga tidak ada perubahan tarif KA pasca penerapan Gapeka 2019.

"Untuk sementara kita sepakat tidak ada perubahan tarif. Kita sudah sepakat itu. Jadi tidak ada kaitannya Gapeka ini dengan kenaikan tarif," kata dia, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (25/11).

Sementara itu, Korporat Deputi Direktur Operasi PT Kereta Api Indonesia Heri Siswanto pun menegaskan, kenaikan tarif tidak akan terjadi pada kereta api yang diberikan subsidi oleh pemerintah atau KA public service obligation (PSO).

Orang lain juga bertanya?

"Untuk KA PSO khususnya, kita tidak akan ada perubahan itu flat ya. Itu sama. Kecuali untuk KA non-PSO masih di batas koridor," sambung dia.

Terkait adanya atau tidaknya kenaikan tarif sangat bergantung pada keadaan market. Hal tersebut merupakan kebiasaan dari segi komersial perusahaan.

"Kita ada yang namanya TBA (tarif batas atas) dan TBB (tarif batas bawah). Kita bermain di situ. Kita melihat waktunya atau permintaan pasar. Kalau ramai mungkin teman-teman komersial akan merangkak ke TBA," tandasnya.

Harga Tiket Kereta Non-Subsidi

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan bahwa tarif kereta subsidi tidak mengalami kenaikan pada masa angkutan Natal dan tahun baru (Nataru) 2019-2020.

Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro mengatakan, tarif tiket kereta subsidi (Public Service Obligation/PSO) tidak ada perubahan, sedangkan untuk kereta non subsidi (non PSO) akan mengikuti Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).

"Kalau tiket menyangkut PSO tak ada kenaikan karena fixed harga tiketnya. Kalau non PSO ikuti aturan tak akan lebihi TBA," kata Edi di Gedung Jakarta Railways Center, Jakarta, Senin (18/11).

Tarif Kereta Tak Lebihi Tarif Batas Atas

Menurut Edi, TBB dan TBA akan dijadikan acuan KAI dalam menetapkan tarif. Dia menjamin tarif kereta tidak lebih dari TBA yang sudah ditetapkan.

"Direktorat niaga itu membaca situasi. Ini yang non PSO ya, karena yang non PSO dibatasi TBA dan TBB, nah ini dilihat animo atau masyarakat yang akan menggunakan," ujarnya.

Direktur Komersial KAI Dody Budiawan mengungkapkan, tarif kereta akan mengalami kenaikan menuju TBA ketikan akhir pekan, seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang.

"kita mengacu tbb tba. Paling di weekend naiknya," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya

Tarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.

Baca Selengkapnya
Harga Tiket Pesawat Mahal, Menhub: Tak Ada Maskapai Langgar Tarif Batas Atas
Harga Tiket Pesawat Mahal, Menhub: Tak Ada Maskapai Langgar Tarif Batas Atas

Menhub sepakat jika harga tiket angkutan udara wajib terus dipantau agar tidak melebihi ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan Kemenhub.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Pernah Dibahas
Sri Mulyani: Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Pernah Dibahas

Pemerintah akan memberikan subsidi dengan skema PSO (Public Service Obligation) untuk harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya
Tarif KRL Direncanakan Naik, Dampaknya Bisa Begini
Tarif KRL Direncanakan Naik, Dampaknya Bisa Begini

Penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan

Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar Tarif KRL Bakal Naik, PT KAI Commuter Beri Jawaban Begini
Beredar Kabar Tarif KRL Bakal Naik, PT KAI Commuter Beri Jawaban Begini

Jika sudah ada ketetapan tarif KRL naik, maka akan disosialisasikan 3 bulan sebelum pelaksanaan.

Baca Selengkapnya
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu

KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Baca Selengkapnya
Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen di 2025, Sandiaga Uno: Tak Berdampak ke Sektor Pariwisata
Tarif PPN Bakal Naik 12 Persen di 2025, Sandiaga Uno: Tak Berdampak ke Sektor Pariwisata

Pemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.

Baca Selengkapnya
Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK, PT KCI Bilang Begini
Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK, PT KCI Bilang Begini

Wacana subsidi KRL berbasis NIK tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu

Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Tegas Soal Tarif Kereta Cepat
VIDEO: Presiden Jokowi Tegas Soal Tarif Kereta Cepat "Tak Ada Subsidi!"

Presiden Jokowi menegaskan nantinya tidak akan ada subsidi untuk harga tiket kereta cepat.

Baca Selengkapnya
Heboh Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Mulai 2025, Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub
Heboh Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Mulai 2025, Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub

Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

Baca Selengkapnya