Kemenhub segera terbitkan larangan melaut bagi kapal dan kru tak bersertifikat
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan akan segera mengeluarkan aturan larangan melaut untuk kapal dan kru kapal yang tidak memiliki sertifikat. Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah giat melakukan kampanye dan sosialisasi terlebih dahulu, salah satunya dengan melakukan sertifikasi gratis.
Dirjen Perhubungan Laut kemenhub, Raden Agus H. Purnomo mengatakan, hal ini terkait banyaknya kasus-kasus kecelakan pelayaran yang kerap terjadi adalah ditemui adanya ketidaksesuaian manifes penumpang kapal.
"Karena nanti ada saatnya law enforcement (penegakkan hukum), tidak ada kapal yang tidak bersertifikat yang boleh melaut, harus punya sertifikat, kru kapal, nahkoda dan perangkatnya. Sekarang ini masih dalam kampanye," kata Agus dalam acara kampanye keselamatan pelayaran di Kumai, Kalimantan Tengah, Senin (8/10).
-
Kenapa Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran? Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Apa tujuan Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Keselamatan pelayaran yang dimaksud adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR membantu orang di pesisir? “Kadaster kelautan mendukung proses legalisasi aset permukiman di atas air, dengan prosedur di antaranya pengamatan pasang surut, pengukuran batas objek ruang perairan dan detail situasi, serta pengukuran kedalaman air,“ terangnya.
-
Program apa yang digencarkan Kementerian ATR di Kutai Kartanegara? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dengan adanya sertifikasi tersebut, diharapkan kesalahan-kesalahan atau human eror tersebut tidak akan terjadi lagi sebab kapal dan krunya sudah menenuhi syarat kelaikan melaut. "Kita akan tegakkan aturan seluruh kapal yang di laut harus mengikuti ketentuan yang ada. Dimulai dari kapalnya bersertifikat dan memenuhi standar, krunya bersertifikat," tegasnya.
Dia menjelaskan, tidak hanya kapal penumpang, namun sertifikasi juga dilakukan pada kapal-kapal nelayan serta kapal pengangkut barang atau kargo. Selain kapal, pelaut atau kru kapal pun akan disertifikasi.
Jika lolos, maka kapal dan kru kapal akan diberi sertifikat yang nantinya akan menjadi identitas bahwa kapal dan kru tersebut layak untuk melaut. Agus berharap, kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-sebaiknya.
"Kami juga punya program sertifikasi pelaut baik tradisional, non tradisional, nelayan, semua juga akan kami latih kami didik Basic Safety Training (BST). Ini juga gratis, ini mohon juga disampaikan kepada seluruh nelayan seluruh pelaut, kru kapal supaya kesempatan ini dimanfaatkan," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan adanya jual-beli tiket mudik ini bisa mengambil kesempatan orang lain yang benar-benar membutuhkan untuk pulang ke kampung halaman dengan gratis.
Baca SelengkapnyaKemenhub menyatakan, pihaknya belum bisa memfasilitasi motor listrik via kapal laut lantaran rentan kebakaran.
Baca SelengkapnyaSanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaSurat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSubsidi tiket gratis lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPenumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menggelar mudik gratis agar masyarakat tidak pulang kampung menggunakan sepeda motor.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengkampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenataan pemuatan kendaraan listrik di atas kapal harus ditempatkan di area pemuatan yang telah ditentukan.
Baca SelengkapnyaProgram Open Ship dan Joy Sailing yang diselenggarakan di sembilan lokasi, yakni Lampulo, Tual, Belawan, Pontianak, Ambon, Biak, Tahuna, Tarakan, dan Kupang.
Baca SelengkapnyaJemaah haji Indonesia akan mendapatkan sertifikat resmi dari Kemenag mulai tahun ini.
Baca SelengkapnyaTerlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.
Baca Selengkapnya