Kemenhub targetkan aturan baru taksi online rampung akhir tahun

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan tengah menyelesaikan peraturan baru mengenai taksi online, usai payung hukum sebelumnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, dibatalkan sebagian pasalnya oleh Mahkamah Agung (MA).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, instansinya sudah melakukan finalisasi ‎peraturan baru. Dia memperkirakan payung hukum yang mengatur taksi online yang baru segera terbit pada Desember 2018.

"Pak menteri sampai dengan Desember saya akan selesaikan, tapi saya diminta dipercepat, agar ada kepastian dari bisnis proses angkutan sewa khusus," kata Budi, di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (31/10).

Menurut Budi, perumusan regulasi baru sudah melibatkan berbagai pihak, di antaranya mendengarkan aspirasi perusahaan aplikator, pengemudi dan pakar transportasi. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi gugatan ke depan.

‎"Saya akan mengikuti respon masyarakat dan pengemudi kira-kira apa aspirasinya, kita juga mengundang para pakar, dengan banyak menampung aspirasi kita harapkan ‎tidak ada uji publik, saya bukanya takut memang tidak ada peraturan yang sempurna," jelasnya.

Peraturan baru taksi online melengkapi peraturan sebelumnya karena beberapa pasal dibatalkan MA.‎ Sehingga ada kebijakan lama yang tidak dihapus, seperti uji kir dan stiker taksi online tidak dihilangkan. Ketentuan baru dalam peraturan taksi online, di antaranya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

"Supaya pengemudi maupun penumpang akan ‎mendapatkan layanan," tandasnya.

Sumber: Liputan6

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono