Kemenhub Tindaklanjuti Mahalnya Tarif Kargo Pesawat

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengaku telah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait mahalnya tarif kargo pesawat. Sebagai langkah awal, telah dilakukan pertemuan dengan stakelholder terkait, di antaranya Badan Usaha Angkutan Udara, Angkasa Pura I dan II, Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia pada tanggal 23 Januari 2019 yang lalu.

"Dan telah melakukan observasi pelayanan kargo pada tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 2019 di Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang," kata Dirjen Polana dalam keterangan resminya, Kamis (7/2).

Sebagai regulator, Ditjen Perhubungan Udara tidak mengatur tarif kargo. Hal ini didasari oleh UU Nomor 1, Pasal 128 ayat (1) tentang tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan ayat (2) berbunyi tarif angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

"Sebagai regulator, kami tidak mengatur tarif kargo, tapi akan segera menanggapi keluhan masyarakat terkait kargo udara," ujarnya.

Dia mengatakan akan kembali melakukan pertemuan pada tanggal 8 Februari 2019 besok. "Kami kembali mengundang para Badan Usaha Angkutan Udara, AP I dan AP II, Asperindo dan ALFI untuk mencari solusi terkait masalah tarif kargo udara tersebut. Saya juga mengimbau kepada Badan Usaha Angkutan Udara untuk bersepakat dengan pengguna jasa kargo udara terkait tarif," tutupnya.

Maskapai penerbangan menaikkan tarif Surat Muatan Udara (SMU) secara bertahap sejak pertengahan tahun lalu yang kemudian berdampak pada kenaikan biaya kargo. Tidak tanggung-tanggung kenaikan biaya kargo mencapai 300 persen jika dihitung sejak pertengahan tahun lalu.

"Persentase kenaikan total mencapai lebih dari 300 persen. Makanya tinggi sekali. Kenaikan itu terjadi pertama sejak Juni 2018. Sampai Januari ini naik dua kali total 300 persen lebih," ujar Ketua Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/2).

Feriadi mengatakan, kebijakan menaikkan biaya kargo ini terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului oleh pemberitahuan kepada pelaku usaha. Salah satu maskapai yang tercatat melakukan kebijakan kenaikan tarif adalah PT Garuda Indonesia. Perusahaan pelat merah ini tercatat dua kali melakukan kenaikan tarif.

"Tapi yang terjadi saat ini tentu di luar dugaan kita sebelumnya. Maskapai sudah melakukan kenaikan tarif berkali-kali. Sampai Januari pun kalau saya bicara Garuda di bulan januari ini saja sudah melakukan kenaikan sampai dua kali," jelasnya.

Feriadi menjelaskan, kebijakan ini secara khusus akan berdampak kepada masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman barang ekspres dalam memenuhi kebutuhannya. "Dampaknya dari kenaikan ini adalah user karena berapapun biaya kenaikan itu pada akhirnya adalah yang harus menanggung user yang ada di belakang kita," jelasnya.

Oleh karena itu, Feriadi meminta agar pemerintah mau memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha logistik dengan maskapai penerbangan. Sehingga ditemukan solusi untuk menekan kenaikan harga kargo udara.

"Dalam hal kargo ini kami berharap airline duduk bareng dulu dengan kita. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini bisa memfasilitasi dan memediasi. Supaya nanti dalam diskusinya kita ada kesepakatan yang win-win. Belum ada pertemuan dengan maskapai. Kebetulan saya juga mendapatkan informasinya kenaikan ini tidak dijelaskan latar belakangnya karena apa," tandasnya.