Follow
Kemenhub wacanakan beli tiket pakai pulsa ponsel
Merdeka.com - Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat kehidupan masyarakat semakin mudah. Penggunaan teknologi pada fasilitas umum seperti angkutan massal mulai menjadi kebutuhan masyarakat.
Kementerian Perhubungan berencana menerapkan penggunaan teknologi untuk pembayaran tiket angkutan umum. Caranya dengan menggunakan pulsa ponsel.
"Sistem pembayaran biaya angkutan umum bisa dengan pulsa telepon seluler, jadi sangat memudahkan bagi masyarakat tidak perlu mengantre untuk membeli tiket," ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Kamis (31/10).
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
Bambang mengatakan, saat ini angkutan umum di Indonesia telah menggunakan smart card. Tetapi, hal itu tidak menutup kemungkinan dikembangkannya sistem pembayaran lain seperti dengan pulsa ponsel.
"Jadi HP ditempel ke tempat tiket, maka pulsa secara otomatis akan berkurang sesuai biaya tiket perjalanan, baik bus umum seperti Busway TransJakarta maupun Kereta Api," terang dia.
Bambang menjelaskan, pihaknya telah membicarakan rencana ini dengan bos PT KAI Ignasius Jonan. Tetapi, untuk realisasinya, Bambang mengaku masih akan dibicarakan secara lebih intensif.
"Kalau yang pertama angkutan kereta api dulu, selanjutnya bisa diterapkan di angkutan umum darat lainnya, seperti Busway TransJakarta dan bus-bus yang mempunyai trayek yang ada di Jakarta," kata Bambang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca Selengkapnya
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memiliki taksi terbang.
Baca Selengkapnya
KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Baca Selengkapnya
KA Perkotaan Bandung dipilih menjadi salah satu proyek yang ditawarkan mengingat perannya sangat strategis menghubungkan layanan Kereta Cepat Whoosh.
Baca Selengkapnya
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berencana menguji coba langsung taksi terbang di Samarinda.
Baca Selengkapnya
Beberapa konsep transportasi cerdas berbasis teknologi canggih di antaranya pembangunan kereta otonom di kawasan inti IKN.
Baca Selengkapnya
Dalam Nota Keuangan RAPBN menyatakan peningkatan subsidi PSO bertujuan untuk memperbaiki pelayanan umum di sektor transportasi dan menyediakan informasi publik
Baca Selengkapnya
IKN siap melakukan uji coba taksi terbang atau mobil terbang sebagai upaya membangun ekosistem mobilitas cerdas.
Baca Selengkapnya
Salah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca Selengkapnya