Kemenkeu: 17 provinsi belum penuhi syarat penyaluran DAK
Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan, sebanyak 17 provinsi belum memenuhi syarat penyaluran DAK fisik triwulan I 2017. Kementerian-pun menunggu penyampaian laporan hingga 19 Mei 2017 mendatang agar DAK fisik bisa disalurkan sebelum 31 Mei 2017.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh Widodo menegaskan, sampai saat ini masih banyak yang belum menyampaikan laporan DAK fisik di daerahnya. Mayoritas daerah yang belum melaporkan DAK berada di wilayah timur Indonesia.
"Banyak yang belum melaporkan, data datanya sudah ada. Mayoritas memang ada di wilayah timur. Tidak membiarkan daerah tidak menyampaikan laporan. Kita sebagai unit organisasi, kita ingatkan daerah," ujar Budiarso di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/4).
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Polda Jatim dampingi KPPS? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Kementerian Keuangan masih mengupayakan membantu daerah yang belum melaporkan DAK sampai batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pelaporan DAK juga dipermudah dengan sistem pelaporan DAK online.
"Tidak membiarkan daerah tidak menyampaikan laporan. Kita sebagai unit organisasi, kita ingatkan daerah. Apa sih yang masih belum bisa dilaporkan. Karena tidak semua daerah punya kemampuan yang sama," ungkapnya.
"Laporannya juga sederhana karena Pak Jokowi juga selalu menyampaikan semua harus dibuat simpel. Jadi semua sudah elektronik tinggal ngisi aja. Habis ngisi tinggal kirim," tambahnya.
Laporan DAK fisik 2017 mencakup realisasi DAK yang telah tercapai 2016, penyerapan DAK dan capaian output daerah. "Laporan itu pertama realisasi berapa yang sudah tercapai, kedua penyerapan tadi, ketiga capaian output," ungkapnya.
Adapun daftar daerah yang belum memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik TA 2017 triwulan I adalah sebagai berikut:
1. Sumatera Utara : Kab Karo, Kab Nias, Kab Nias Barat, Kab Nias Utara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai.
2. Riau : Kab Indra Giri Hilir, Kab Kuantan Singingi
3. Jawa Barat : Kab Ciamis, Kab Subang, Kota Bekasi.
4. Jawa Tengah : Kab Tegal
5. Jawa Timur : kab Jember
6. Kalimantan Tengah : Kab Barito Timur
7. Kalimantan Timur : Kab Penajem Paser Utara, Kota Balik Papan dan Kota Bontang
8. Sulawesi Utara : Kab Bolaang Mongondow, Kota Tomohon
9. Sulawesi Selatan : kab Bulukumba, kab Janeponto, kab Luwu Timur, kab Toraja Utara, kota Makassar
10. Sulawesi Tenggara : Kab Buton Utara
11. NTB : Kota Mataram
12. NTT : Kab Manggarai, Kab Sabu Rajua, Kab Sikka, Kab Timur Tengah Selatan
13. Maluku : Kab Maluku Barat Daya
14. Papua : Kab Deiyai , Kab Lanny Jaya, Kab Mappi, Kab Mimika, Kab Puncak Jaya, Kab Sarmi, Kab Supiori, Kab Waropen.
15. Maluku utara : Kab Halmahera Tengah
16. Papua Barat : Kab Monokwari, Kab Pegunungan Arfak, Kab Raja Ampat, Kab Sorong, Kab Sorong Selatan, Kab Teluk Bintuni, Kota Sorong.
17. Kalimantan Utara: Kota Tarakan
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaNamun Pemprov DKI belum merinci berapa nilai pencairan KJP kali ini
Baca SelengkapnyaLima partai politik yang telah memenuhi syarat 100 persen.
Baca SelengkapnyaRibuan anggota caleg itu terancam tidak bisa menduduki kursi parlemen tingkat pusat hingga daerah karena belum melapor harta kekayaannya.
Baca SelengkapnyaProses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca SelengkapnyaBKN melalui Panselnas akhirnya memutuskan menambah waktu pendaftaran selama dua hari ke depan, yakni ditutup pada 11 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.
Baca Selengkapnya"Telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN, atau mencapai 99,32%,"
Baca Selengkapnya