Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu: 17 provinsi belum penuhi syarat penyaluran DAK

Kemenkeu: 17 provinsi belum penuhi syarat penyaluran DAK rupiah. shutterstock

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyatakan, sebanyak 17 provinsi belum memenuhi syarat penyaluran DAK fisik triwulan I 2017. Kementerian-pun menunggu penyampaian laporan hingga 19 Mei 2017 mendatang agar DAK fisik bisa disalurkan sebelum 31 Mei 2017.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh Widodo menegaskan, sampai saat ini masih banyak yang belum menyampaikan laporan DAK fisik di daerahnya. Mayoritas daerah yang belum melaporkan DAK berada di wilayah timur Indonesia.

"Banyak yang belum melaporkan, data datanya sudah ada. Mayoritas memang ada di wilayah timur. Tidak membiarkan daerah tidak menyampaikan laporan. Kita sebagai unit organisasi, kita ingatkan daerah," ujar Budiarso di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/4).

Orang lain juga bertanya?

Kementerian Keuangan masih mengupayakan membantu daerah yang belum melaporkan DAK sampai batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pelaporan DAK juga dipermudah dengan sistem pelaporan DAK online.

"Tidak membiarkan daerah tidak menyampaikan laporan. Kita sebagai unit organisasi, kita ingatkan daerah. Apa sih yang masih belum bisa dilaporkan. Karena tidak semua daerah punya kemampuan yang sama," ungkapnya.

"Laporannya juga sederhana karena Pak Jokowi juga selalu menyampaikan semua harus dibuat simpel. Jadi semua sudah elektronik tinggal ngisi aja. Habis ngisi tinggal kirim," tambahnya.

Laporan DAK fisik 2017 mencakup realisasi DAK yang telah tercapai 2016, penyerapan DAK dan capaian output daerah. "Laporan itu pertama realisasi berapa yang sudah tercapai, kedua penyerapan tadi, ketiga capaian output," ungkapnya.

Adapun daftar daerah yang belum memenuhi syarat penyaluran DAK Fisik TA 2017 triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Sumatera Utara : Kab Karo, Kab Nias, Kab Nias Barat, Kab Nias Utara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai.

2. Riau : Kab Indra Giri Hilir, Kab Kuantan Singingi

3. Jawa Barat : Kab Ciamis, Kab Subang, Kota Bekasi.

4. Jawa Tengah : Kab Tegal

5. Jawa Timur : kab Jember

6. Kalimantan Tengah : Kab Barito Timur

7. Kalimantan Timur : Kab Penajem Paser Utara, Kota Balik Papan dan Kota Bontang

8. Sulawesi Utara : Kab Bolaang Mongondow, Kota Tomohon

9. Sulawesi Selatan : kab Bulukumba, kab Janeponto, kab Luwu Timur, kab Toraja Utara, kota Makassar

10. Sulawesi Tenggara : Kab Buton Utara

11. NTB : Kota Mataram

12. NTT : Kab Manggarai, Kab Sabu Rajua, Kab Sikka, Kab Timur Tengah Selatan

13. Maluku : Kab Maluku Barat Daya

14. Papua : Kab Deiyai , Kab Lanny Jaya, Kab Mappi, Kab Mimika, Kab Puncak Jaya, Kab Sarmi, Kab Supiori, Kab Waropen.

15. Maluku utara : Kab Halmahera Tengah

16. Papua Barat : Kab Monokwari, Kab Pegunungan Arfak, Kab Raja Ampat, Kab Sorong, Kab Sorong Selatan, Kab Teluk Bintuni, Kota Sorong.

17. Kalimantan Utara: Kota Tarakan

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM

Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat

Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Kabar Baik untuk Warga Jakarta, Bansos KJP Plus Cair Pekan Ini!
Kabar Baik untuk Warga Jakarta, Bansos KJP Plus Cair Pekan Ini!

Namun Pemprov DKI belum merinci berapa nilai pencairan KJP kali ini

Baca Selengkapnya
KPU DKI Rampung Verifikasi Administrasi, Lima Partai 100% Penuhi Syarat
KPU DKI Rampung Verifikasi Administrasi, Lima Partai 100% Penuhi Syarat

Lima partai politik yang telah memenuhi syarat 100 persen.

Baca Selengkapnya
Masih Ada 5.681 Caleg Terpilih Masih Belum Laporkan LHKPN, Terancam Gagal Duduk di Parlemen
Masih Ada 5.681 Caleg Terpilih Masih Belum Laporkan LHKPN, Terancam Gagal Duduk di Parlemen

Ribuan anggota caleg itu terancam tidak bisa menduduki kursi parlemen tingkat pusat hingga daerah karena belum melapor harta kekayaannya.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran CPNS Masih Buka Sampai Besok, Ini Dia 5 Instansi Sepi Peminat
Pendaftaran CPNS Masih Buka Sampai Besok, Ini Dia 5 Instansi Sepi Peminat

BKN melalui Panselnas akhirnya memutuskan menambah waktu pendaftaran selama dua hari ke depan, yakni ditutup pada 11 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK

Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.

Baca Selengkapnya
KPK: 99,32% Caleg Sudah Lapor LHKPN
KPK: 99,32% Caleg Sudah Lapor LHKPN

"Telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN, atau mencapai 99,32%,"

Baca Selengkapnya