Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu akan beri dana talangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,99 triliun

Kemenkeu akan beri dana talangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,99 triliun Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan akan memberikan dana talangan untuk menutupi defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 4,99 triliun dalam waktu dekat ini.

"Kami ada dana talangan Rp 4,993 triliun yang sedang kita proses PMK sudah keluar. Insyallah akhir pekan ini bisa cair paling cepat," kata Mardiasmo diruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Senin (17/9).

Dalam rapat kerja bersama tentang Bailout BPJS Kesehatan mencatatkan defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 Rp 16,5 triliun. Rincian tersebut terdiri dari defisit RKAT 2018 sebesar Rp 12,1 triliun dan carry over 2017 sebesar Rp 4,4 triliun.

Orang lain juga bertanya?

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, menyatakan pemerintah seharusnya bisa memberikan lebih besar lagi dana talangan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. "Kalau kita perhatikan apa yang disebut bailout itu Rp 4,993 triliun jauh dari kebutuhan. Kebutuhan itu Rp 16 triliun dengan kalau dikurangi kira-kira Rp 11 triliun," ungkap Dede Yusuf.

"Kita melihat ini ada seperti BPJS disuruh jungkir balik sendirian tanpa didukung oleh instrumen pemerintahan yang lainnya. Dalam konteks ini kan pemerintah lainnya ada Kementerian Kesehatan ada DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) ada Kementerian Keuangan," tambahnya.

Dede Yusuf menambahkan, dana talangan untuk BPJS Kesehatan itu harus dipikirkan secara matang dan serius. Sebab, dengan jumlah yang mencapai Rp 5 triliun hanya mampu bertahan pada akhir tahun 2018.

"Karena kalau hanya dengan Rp 5 triliun ini tentu mungkin setelah Desember kita akan kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau kasih infus itu jangan tanggung-tanggung. Ada yang menganologikannya bahwa penambahan modal pada BUMN saja sampai puluhan triliun," sebutnya.

Untuk itu, Politisi Partai Demokrat tersebut berharap agar Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan kembali terkait dengan dana talangan yang akan diberikan ke BPJS Kesehatan.

"Menurut saya angka Rp 10-11 triliun untuk menyelamatkan defisit bukan satu hal yang besar. Karena yang merasakan itu juga ratusan juta masyarakat artinya ini juga satu peran penting bagi Kementerian Keuangan bahwa tidak cukup dengan angka Rp 5 triliun tersebut," pungkasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun

Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Iuran BPJS Kesehatan Naik Usai Pilpres 2024
Siap-Siap, Iuran BPJS Kesehatan Naik Usai Pilpres 2024

Usai pemilihan presiden 2024, BPJS Kesehatan berencana menaikkan tarif iusan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Profil Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan yang Usulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Demi Mengatasi Defisit
Profil Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan yang Usulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Demi Mengatasi Defisit

Ali Ghufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Sebut Waktu Pembayaran Klaim ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan
BPJS Kesehatan Sebut Waktu Pembayaran Klaim ke Faskes Lebih Cepat dari Ketentuan

Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.

Baca Selengkapnya
Strategi Anies Jika Jadi Presiden Tangani BPJS Kesehatan yang Diprediksi Defisit 2024
Strategi Anies Jika Jadi Presiden Tangani BPJS Kesehatan yang Diprediksi Defisit 2024

Anies berjanji dan memastikan JKN tidak akan terganggu

Baca Selengkapnya
Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi
Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi

Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun
Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun

Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?
Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?

Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024

Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.

Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan Klarifikasi Isu Dugaan Kerugian Rp20 Triliun dalam Program JKN
BPJS Kesehatan Klarifikasi Isu Dugaan Kerugian Rp20 Triliun dalam Program JKN

BPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Defisit Anggaran Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR
Airlangga: Defisit Anggaran Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR

Menurut Airlangga, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

Baca Selengkapnya
DPR Kabulkan Permohonan Sri Mulyani Tambah Anggaran Rp355 Miliar untuk Gaji PNS Kemenkeu
DPR Kabulkan Permohonan Sri Mulyani Tambah Anggaran Rp355 Miliar untuk Gaji PNS Kemenkeu

Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.

Baca Selengkapnya