Kemenkeu bantah beasiswa presiden berbau politis

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menampik kekhawatiran sebagian kalangan bahwa Beasiswa Presiden Republik Indonesia (Indonesian Presidential Scholarship) yang baru sehari diluncurkan ditunggangi muatan politis. Salah satu argumennya, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sedikit pun dicantumkan dalam program yang muncul jelang pemilihan legislatif ini.

Selain itu, adanya program ini justru menambah variasi penerima beasiswa yang dananya dikelola Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Ki Agus Badaruddin menuturkan cerita di balik Beasiswa presiden kepada merdeka.com, Kamis (3/4).

"Beasiswa itu yang punya prakarsa memang Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kan itu sudah sejak 2013, sudah terpikir oleh beliau. Terus beliau minta ide ini dimatangkan oleh mendikbud dan menkeu yang ada di susunan dewan penyantun, lantas dewan ini melaporkan direksi LPDP," ujarnya.

Total dana dikelola LPDP dari hasil memutar sebagian dari 20 persen anggaran pendidikan di APBN ke portofolio telah mencapai Rp 15,6 triliun per Desember 2013. Buat tahun ini saja, Rp 500 miliar siap digelontorkan untuk peserta beasiswa rutin lembaga itu, maupun Beasiswa Presiden yang baru diluncurkan.

Meski ditambahkan di tengah jalan dari program awal LPDP, Badaruddin mengklaim beasiswa presiden tak perlu dipermasalahkan. Apalagi tujuannya masih sejalan dengan niat Kemenkeu yang berharap dana abadi pendidikan bisa memperbanyak jumlah master dan doktor di Tanah Air.

"Sepanjang tujuannya mulia kenapa tidak? Hanya saja beasiswa ini memang Pak SBY sebagai presiden yang awalnya punya gagasan".

Untuk menjamin bahwa tidak ada kaitan apapun antara Beasiswa Presiden dengan agenda pemilihan umum legislatif, Badaruddin mengatakan tak ada penyebutan nama SBY dalam paket beasiswa ini. Justru, presiden selanjutnya bisa meneruskan program tersebut untuk menambah jumlah mahasiswa tingkat lanjut asal Indonesia di universitas top dunia.

"Jadi presiden nya bisa berganti, tapi kan tetap namanya Beasiswa Presiden Republik Indonesia," ungkapnya.

Di luar itu, beasiswa ini juga dikucurkan dengan standar tinggi seperti yang selama ini dipraktikkan LPDP. Calon peserta harus sudah diterima di salah satu dari 50 universitas terbaik sejagat. Panel penguji terdiri dari dua profesor bidang studi, ditambah seorang psikolog.

Beasiswa Presiden menjaring pelamar hingga 20 April, sedangkan bagi peserta yang diterima mengikuti persiapan studi termasuk materi wawasan kebangsaan, hingga pelepasan oleh Presiden pada Agustus mendatang. 

"Kalau diterima, mereka kuliahnya juga baru tahun depan, jadi kita bisa jamin ini tidak politis. Intinya, duitnya sudah ada, sudah diperhitungkan, dan transparan," kata Badaruddin.

Sejauh ini, Tim seleksi Beasiswa Presiden telah meluluskan 51 orang calon penerima beasiswa yang mengikuti penjaringan tahap awal. Calon yang diterima sebagian telah diterima di Harvard University dan Stanford University yang kesohor di Amerika Serikat, serta University of Oxford, universitas terbaik Inggris. Seluruh biaya hidup, biaya sekolah, serta dana riset akan ditanggung LPDP.

Beberapa bidang yang menjadi prioritas program studi dalam Beasiswa presiden ini adalah teknologi terapan, energi, pangan, ekonomi, hukum, pertahanan, budaya, hubungan internasional, dan ekonomi kreatif. Selain harus bisa membuktikan telah diterima universitas top, pelamar wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris mumpuni, ditandai dengan skor TOEFL IBT minimal 94, atau nilai IELTS minimal 7. (mdk/bim)