Kemenkeu: Batas aman rasio utang 60 persen dari PDB, kita 28 persen
Merdeka.com - Kepala Badan Kebijkan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan utang yang dimiliki oleh pemerintah masih dalam batas aman dan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Di mana, saat ini rasio utang Indonesia berada di posisi 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto).
"Saat ini kalau total utang kita terhadap PDB kita sekitar 28 persen," kata Suahasil, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7).
Suahasil mengungkapkan, batas maksimum utang yang boleh dimiliki oleh pemerintah adalah 60 persen dari PDB. "Nah sekarang bagaimana lihat angka itu aman atau tidak? ketinggian atau kerendahan atau bagaimana? Ada beberapa cara melihatnya pertama dibandingkan dengan ketentuan UU kita mengatakan total utang kita dalam PDB maksimum 60 persen. Nah sekarang kalau 28 persen masih cukup jauh ya," ujarnya.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
Suahasil menjelaskan, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang menjalankan APBN yang defisit. "Karena kita kan membangun infrastruktur, kita juga meningkatkan perlindungan sosial oleh karenanya kita menjalankan anggaran yang sifatnya defisit," tuturnya.
Maka dari itu, dalam menutup defisit dibutuhkan utang. Sebab, penerimaan negara dari pajak belum maksimal.
"Nah anggaran defisit itu lalu dibiayai pembiayaan itu salah satunya adalah lewat utang. Nah utangnya itu tentu ketika kita menjalankan anggaran, selain mencari utang, kita melakukan utang itu dengan sangat seksama. Jadi diatur supaya utangnya itu tidak terlalu besar," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaAPBN pada bulan Oktober mengalami defisit Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaPemerintah selama 8 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah.
Baca Selengkapnya