Follow
Kemenkeu Beberkan 7 Kebijakan Strategis di APBN 2021
Merdeka.com - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kebijakan strategis APBN 2021 berfokus pada 7 kebijakan strategis, untuk akselerasi recovery dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Tertinggi untuk pembiayaan pendidikan dengan pagu total Rp550,5 triliun.
"Di antaranya untuk pembiayaan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru," ujar dia dalam acara Bincang APBN 2021 bertajuk Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi, Selasa (13/10).
Kedua, perlindungan sosial dengan alokasi anggaran Rp421,7 triliun. Yakni, untuk mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap berbasis siklus hidup untuk antisipasi Agung population.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang menjadi fokus kerja Budi Arie di Kementerian Koperasi? 'Prioritas saya nanti di Kementerian Koperasi adalah digitalisasi koperasi. Sehingga saya harus terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital,' jelas dia.
-
Apa yang BNI lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? BNI terus berupaya menjadi katalisator pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui agenda transformasi yang dijalankan secara komprehensif dan tetap relevan dengan kebutuhan nasabah.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
Lalu, infrastruktur dengan pagu total Rp41,3, 8 triliun. Rinciannya, untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur layanan dasar, peningkatan konektivitas dan dukungan pemulihan ekonomi, serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Keempat, kesehatan dengan alokasi Rp169,7 triliun untuk pemulihan kesehatan akibat Covid-19 dan melaksanakan reformasi jaminan kesehatan nasional (JKN). "Juga mempersiapkan Health Security Preparedness," tambahnya.
Kebijakan Lainnya
Kemudian, ketahanan pangan dengan pagu Rp104,2 triliun. Yakni untuk pembiayaan peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional, termasuk pengembangan Food Estate.
Ke enam, Pariwisata dengan total anggaran Rp15,7 triliun. Adapun fokus pembiayaan dialokasikan untuk pemulihan sektor pariwisata di lima kawasan dan pengembangan skema KPBU.
Terakhir, Information and Communication Technologies (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan total anggaran Rp29,6 triliun. "Khususnya optimalisasi memanfaatkan ICT untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuannya untuk efisiensi, kemudahan, dan percepatan," tuturnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setidaknya ada empat strategi pemerintah Prabowo-Gibran, optimalkan pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Baca Selengkapnya
Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus berupaya untuk menyikapikonstelasi global tersebut dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut menurutnya agar menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menambahkan pemerintah DPR RI sedang merumuskan orsi R-APBN 2025 tersebut.
Baca Selengkapnya
Jokowi membacakan pidato tentang Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2024 beserta nota keuangannya.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat.
Baca Selengkapnya
Dari angka tersebut disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp110,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Jokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.
Baca Selengkapnya
Meskipun Bank Indonesia bersifat independen, namun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya