Kemenkeu Beberkan Rincian Alokasi Anggaran Pemindahan Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yakni sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantinya, rencana ini membutuhkan anggaran hingga Rp466 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat, skema pembiayaan ibu kota baru tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui akun Twitter, Kementerian Keuangan menjelaskan, hanya 19,2 persen anggaran yang berasal dari APBN.
©twitter kemenkeuNantinya, dana ini akan digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Selain itu, 26,2 persen anggaran berasal dari investasi swasta yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan umum, perguruan tinggi, Science Technopark, peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Juga pembangunan sarana kesehatan, shopping mall, dan MICE (meeting, Incentive, Convention, Exhibition).
©twitter kemenkeuSementara sisanya, yakni 54,6 persen anggaran berasal dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif; Pembangunan infrastruktur selain yang tercakup APBN; Sarana pendidikan dan kesehatan; museum dan lembaga permasyarakatan; dan sara penunjang.
©twitter kemenkeuSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pendanaan total kebutuhan untuk ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Di mana sebanyak 19 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.
"Sisanya akan berasal dari KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), serta investasi langsung swasta dan BUMN," imbuhnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaDari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Upacara HUT RI pada tahun ini diselenggarakan di dua tempat karena ada masa transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnya