Kemenkeu Beberkan Sumber-Sumber Dana Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Merdeka.com - Pemerintah makin mantap mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Payung hukumnya baru saja disahkan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Proyek strategis nasional ini pun telah memiliki skema pembiayaannya. Antara lain melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan pemberdayaan peran swasta dan BUMN.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut, penggunaan APBN dalam proyek pembangunan IKN Nusantara ini akan dilakukan secara bertahap. Dalam pengelolaan fiskal akan dilakukan dengan cara yang sehat dan berkelanjutan.

"Kontribusi APBN dialokasikan secara bertahap dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan," kata Febrio di Jakarta, Kamis (20/1).

Lebih lanjut dia menjelaskan kontribusi APBN akan difokuskan pada penyediaan kebutuhan dasar pemerintahan. Adapun kebutuhan yang dimaksud yakni pembangunan istana negara, kluster perkantoran kementerian/lembaga dan bangunan strategis pangkalan militer.

Ada juga yang dianggarkan untuk pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik dan rumah dinas ASN/TNI/Polri. Termasuk untuk infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase.

Kolaborasi Pembiayaan Bersama Swasta

Sedangkan untuk kebutuhan lainnya yang jauh lebih besar akan dikolaborasikan dengan pihak swasta. Di antaranya seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, bandara, pelabuhan, perumahan umum, perguruan tinggi, dan sarana perbelanjaan. Kerja sama tersebut akan dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun murni swasta.

Selain itu, pembiayaan IKN dapat ditekan dengan optimalisasi aset atau Barang Milik Negara (BMN). Caranya dengan melakukan perubahan peruntukan aset (asset repurposing) dengan menyewakan BMN yang ada di Jakarta.

"Menyewakan BMN lama yang ada di ibu kota saat ini untuk menghasilkan penerimaan negara," kata Febrio.

Dia memastikan dalam jangka pendek, anggaran pembangunan IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ke depan, dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan berkualitas diiringi reformasi fiskal yang komprehensif. Sehingga proyek strategis IKN Nusantara bisa berjalan beriringan dengan konsolidasi fiskal yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi Indonesia.