Kemenkeu catat defisit per Mei 2018 turun menjadi Rp 94,45 triliun
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2018 sebesar Rp 94,45 triliun. Defisit tersebut disumbang oleh realisasi pendapatan negara sebesar Rp 685,06 triliun dan belanja negara sebesar Rp 779,51 triliun.
"Total defisit anggaran APBN hingga akhir Mei sebesar Rp 94,4 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu jauh lebih besar Rp 128,7 triliun. Disini berarti ada perbaikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6).
Realisasi belanja ini telah memenuhi 36,16 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah yang ditetapkan pada APBN 2018. Sementara itu, sampai dengan akhir Mei 2018, realisasi penerimaan perpajakan telah terkumpul sebesar Rp 538,66 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 144,99 triliun, dan hibah sebesar Rp 1,41 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Apa yang Kemenkumham terima dari Menpan RB? Kemenkumham menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
"Secara year on year pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP hingga akhir Mei 2018 berturut turut adalah 14,53 persen dan 17,38 persen," jelas Menteri Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2018 sebesar Rp 779,51 triliun, atau sebesar 35,10 persen dari alokasi dalam APBN 2018, atau meningkat 7,85 persen dari periode yang sama 2017.
Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 458 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 321,51 triliun. Realisasi Belanja barang pada akhir Mei 2018 adalah sebesar Rp 84,89 triliun atau 25,0 persen dan belanja modal mencapai Rp 30,86 triliun atau 15,1 persen dari pagunya pada APBN 2018.
Sementara itu realisasi subsidi adalah sebesar Rp 60,97 triliun atau sebesar 39,0 persen dan belanja bantuan sosial yang sudah mencapai Rp 39,25 triliun atau sekitar 48,3 persen dari pagunya pada APBN tahun 2018.
"Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan pola dan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini tercermin antara lain berdasarkan realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, subsidi, dan belanja bantuan sosial hingga bulan Mei 2018 yang secara persentase meningkat jika dibandingkan dengan periode Mei tahun sebelumnya," jelas Menteri Sri Mulyani.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Selengkapnya