Kemenkeu Catat Realisasi Anggaran PEN Capai Rp326,16 Triliun Hingga 20 Agustus
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 20 Agustus 2021 mencapai Rp326,16 triliun. Angka tersebut sekitar 43,8 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp744,77 triliun.
"Per 20 Agustus 2021 mencapai Rp326,16 triliun. Atau sekitar 43,8 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp744,77 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jakarta, Rabu (25/8).
Suahasil merinci, untuk kesehatan realisasinya mencapai Rp77,18 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp214 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk Asrama Haji Pondok Gede, pembagian paket obat untuk masyarakat, biaya perawatan pasien, insentif nakes dan santunan kematian, pengadaan vaksin dan bantuan iuran JKN.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
Kemudian untuk perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp99,33 triliun dengan pagu anggaran Rp186,64 triliun. "Manfaatnya PKH untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako untuk 16,1 juta KPM. Lalu BST untuk 10 juta KPM dan BLT desa untuk 5,51 juta KPM, kartu prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, BSU dan bantuan beras," jelas Suahasil.
Selanjutnya
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan untuk UMKM dan koperasi yang terealisasi sebanyak Rp48,02 triliun dari pagu Rp162 triliun. Manfaatnya antara lain bantuan bagi pelaku usaha mikro, penempatan dana pada bank sejak 2020, subsidi bunga KUR dan non KUR.
Untuk program prioritas telah terealisasi sebesar Rp50,25 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp117,94 triliun. Manfaatnya antara lain padat karya Kementerian Lembaga, sektor pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah.
"Insentif usaha terealisasi sebesar Rp51,97 triliun, dari pagu anggaran sebesar Rp62,83 triliun. Manfaatnya antara lain PPH21, PPH final UMKM DTP, pembebasan angsuran PPH 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPH badan, PPN DPT properti dan PPNBM mobil," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah selama 8 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya